Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025). Prabowo bertemu dengan para pemimpin partai di tengah eskalasi ketegangan sosial politik, setelah adanya gelombang unjuk rasa di berbagai tempat.
Menurutnya, pimpinan DPR akan mencabut tunjangan anggota dewan dan tidak akan melakukan kunjungan ke luar negeri sementara waktu.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.
Tidak hanya itu, menurut Prabowo, para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach, atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.
"Langkah tegas tadi, yang dilakukan ketua umum partai politik, adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI," ujar Prabowo.
Baca Juga
Prabowo juga menyebut bahwa para pimpinan DPR telah menyampaikan agar seluruh anggota dewan tetap peka dan berpihak kepada masyarakat. Masalah kepekaan itu menjadi salah satu faktor yang menyulut sikap publik atas kebijakan DPR belakangan ini.
"Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Prabowo.
Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo tampil bersama Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dan sejumlah pimpinan partai.
Terdapat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.
