Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Ibas menjelaskan, AHY tidak bisa hadir karena masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke China. Mengingat dirinya seharusnya akan mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo sebelum dibatalkan karena situasi negara yang sedang tak kondusif.
“Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali dari China tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa,” kata Ibas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).
Dia menyebut, undangan tersebut disampaikan kepadanya sejak pagi oleh AHY. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah yang diundang hanya para ketua umum partai politik atau juga jajaran DPR dan MPR.
“Saya benar-benar belum tahu. Saya hanya ditunjuk ketua umum kami untuk menghadiri mewakili,” ujarnya.
Meski begitu, Ibas menambahkan, Demokrat akan mendengarkan arahan Presiden dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga
“Ya tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita tentunya ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” katanya.
Selain itu, dia pun angkat bicara terkait sikap Demokrat soal demonstrasi yang berujung ricuh hingga menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan duka cita mendalam.
“Saya berduka, bersedih, dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu sebagai anggota DPR RI dan pimpinan Fraksi Demokrat, kami mohon maaf jika selama ini perilaku dan kegiatan kami di DPR belum mencerminkan sebagai wakil rakyat yang diharapkan,” ucapnya.
Oleh sebab itu, dia menegaskan Demokrat akan menjadikan momentum ini sebagai ajang introspeksi, termasuk soal tuntutan publik agar tunjangan DPR dibatalkan.
“Kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Tunjangan rumah dan hal-hal yang menimbulkan kecemburuan publik harus dievaluasi,” tegasnya.
Namun, Ibas tidak memerinci lebih jauh soal teknis tunjangan yang akan dievaluasi, menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR dan badan terkait. Meski begitu, dia menegaskan Demokrat tidak menutup telinga terhadap kritik publik.
“Kami tetap berbenah karena ini lembaga yang harus mengawal aspirasi masyarakat,” katanya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembahasan evaluasi kapolri dalam pertemuan dengan presiden, Ibas memilih irit bicara.
“Itu [hak] presiden ya. Yang jelas kita buat kondisi ini lebih tenang, lebih tertib ya, cooling down semua. Kalau apakah membahas evaluasi kapolri, saya enggak tahu, belum tahu,” pungkasnya.
