Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mendesak adanya lobi tingkat kepala negara untuk tetap mengupayakan pemberangkatan jemaah haji 2021.
Melalui pernyataan tertulis, Hidayat Nur Wahid menyebut lobi Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dapat menjadi upaya pamungkas yang hingga kini belum dilakukan.
Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR menilai absennya diplomasi langsung dari Presiden Jokowi mengecewakan umat yang telah lama menunggu berbulan-bulan kepastian terkait pemberangkatan haji.
“Ini penting dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan Pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia itu,” katanya pada Jumat (4/6/2021).
Hal tersebut juga perlu dan mungkin dilakukan karena Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman, bahkan pernah datang langsung ke Arab Saudi pada April 2019 dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi.
Apalagi, pihak Arab Saudi belum memberikan keputusan final terkait dengan kuota haji pada 2021. Kerajaan justru telah mengumumkan akan membuka haji 2021 bagi 45.000 jemaah internasional dari total 60.000 jemaah.
Baca Juga
Informasi tersebut sama dengan yang diterima oleh beberapa negara seperti Pakistan dan lainnya.
Menurutnya, jika memang benar hanya 45.000 kuota jemaah non penduduk Saudi yang tersedia, tentunya akan lebih mudah dilaksanakan sehingga tidak memerlukan persiapan yang panjang dan pembahasan yang rumit.
Seperti diketahui, tahun ini menjadi kedua kalinya pemerintah tidak memberangkatkan haji. Namun, bedanya adalah tahun lalu Arab Saudi memang menutup pintu haji bagi jamaah luar Saudi, termasuk dari Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar.
Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini, dirinya telah mengingatkan sejak awal raker kepada Menteri Agama Yaqut Chalil Qaumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk mebuka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin.
“Apapun hasilnya.. kalau berhasil tentu umat akan mengapresiasi, tetapi kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi Covid-19 dan lainnya, maka umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat(4/6).
Desakan lobi dari Presiden Jokowi ini juga telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia. “Hingga pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi bahwa Presiden Jokowi memiliki link khusus dengan Pangeran Muhammad bin Salman,” tambahnya.
Pernyataan Hidayat Nur Wahid ini berbeda dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan keputusan Kementerian Agama sudah benar mengingat ketersediaan waktu untuk mempersiapkan terlalu mepet.
“Sampai dengan 28 Mei, limit waktu kita harus mempersiapkan haji, kita belum dapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi, sehingga sudah benar Kementerian Agama mengambil sikap untuk tidak menyelenggarakan lagi,” ungkapnya dalam pernyataan melalui video singkat yang diunggah oleh DPR pada Jumat (4/6/2021).
Menurutnya, tidak mungkin melakukan persiapan haji dengan waktu yang sangat sempit. Perlu diketahui, ibadah haji kemungkinan akan dimulai pada 17 Juli 2021.
