Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran pemerintah dinilai penting saat ini untuk menyelesaikan problem judi online dan pornografi anak di Tanah Air yang kian meresahkan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam acara Tebar Kurban di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jakarta, Selasa (18/6/2024).
“Judi online ini sebenarnya sudah kami teriakkan sejak tiga tahun yang lalu bahwa ini sangat berbahaya dan karenanya, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya,” kata Hidayat Nur Wahid.
HNW mengatakan, saat ini permasalahan judi online menimpa lebih dari 3,5 juta warga Indonesia. Sebagian besarnya atau sekitar 80% dari jumlah itu merupakan masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah.
Apalagi, lanjutnya, baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan berita adanya seorang polwan yang membunuh suaminya karena permasalahan judi online.
“Sehingga memang menjadi permasalahan yang penting untuk kita pertimbangkan terkait dengan dimensi akhlak dan moral,” ujarnya.
Baca Juga
Selain judi online, HNW yang juga Wakil Ketua MPR RI ini menyoroti persoalan pornografi anak di Indonesia. Dia merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatatkan bahwa Indonesia mengalami darurat pornografi anak selama tiga tahun terakhir.
Dia menilai kasus seorang ibu muda terpengaruh iming-iming uang 15 juta dari seseorang hingga rela melakukan kejahatan pornografi pada anaknya sendiri menjadi puncak gunung es dari problem pornografi anak di Tanah Air.
“Sudah sejak periode yang lalu kami meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [PPPA], itu ditingkatkan kewenangannya, sehingga dia tidak hanya kementerian yang bersifat koordinatif, tapi juga harus menjadi kementerian yang teknis seperti Kemenpora dan Kementan,” ujarnya.
Di samping itu, menurutnya, anggaran untuk Kementerian PPPA harus dinaikkan untuk menaikkan kondisi-kondisi kedaruratan, seperti darurat pornografi anak.
“Anggaran [Kementerian PPPA] tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar setiap tahun, bahkan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Kalaupun ada kenaikan, itu tidak terkait dengan perlindungan anak,” kata Hidayat Nur Wahid.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa permasalahan darurat moral adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan agar bisa mendapatkan solusi demi mencapai target Indonesia Emas 2045.
