Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan para penegak hukum agar tidak memanfaatkan ketidaksinkronan regulasi sebagai alat untuk memeras.
Presiden mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dijadikan alasan untuk menakuti-nakuti eksekutif, pengusaha, dan rakyat demi keuntungan pribadi.
Dengan tegas Presiden menyebutkan upaya pemerasan semacan itu akan membuat penegak hukum menjadi musuh negara, bahkan musuh bersama.
"Jangan pernah memanfaatkan regulasi yang tidak sinkron untuk menakut-nakuti eksekutif, pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).
Presiden menyatakan penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras dapat membahayakan agenda pembangunan nasional.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti itu adalah musuh kita semua, musuh negara, saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran ini,” tegas Jokowi.
Baca Juga
Jokowi menyatakan saat ini pemerintah juga tengah membenahi regulasi nasional yang tumpang tindih. Pembenahan dilakukan untuk menekan celah pemanfaatan aturan yang belum sinkron.
Salah satu upaya pemerintah untuk membenahi regulasi nasional adalah melakukan sikronisasi puluhan undang-undang (UU) atau disebut Omnibus Law.
“Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan omnibus law, satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak sehingga antar-UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi, dan akuntabel dan bebas korupsi,” kata Presiden.
Omnibus Law yang akan dibuat Pemerintah Indonesia terdiri dari dua Undang-Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Omnibus Law rencananya akan menyelaraskan 82 UU dan 1.194 pasal.
