Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi: Rakyat Jadi Korban Tata Niaga dan Perizinan yang Tidak Sehat

Presiden Jokowi mendorong reformasi birokrasi dan merombak tata niaga dan perizinan yang tidak sehat yang dapat merugikan rakyat.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 26 Agustus 2020  |  12:03 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8 - 2020). Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8 - 2020). Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa reformasi birokrasi terkait dengan perizinan dan tata niaga harus memperoleh perhatian khusus. Pasalnya, tata niaga yang tidak sehat telah banyak merugikan masyarakat.

“Yang menjadi korban tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung akibat tata niaga tidak sehat,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Jokowi menambahkan khususnya tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat seperti pangan, obat, dan energi. Dia mengajak semua pihak membenahi hal tersebut.

“Regulasi kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan transparansikan serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan,” katanya.

Selain itu, Jokowi juga meminta perhatian khusus dalam upaya reformasi birokrasi terkait perizinan. Pasalnya dalam hal ini, bukan hanya korporasi besar yang berkepentingan, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Yang jumlahnya lebih dari 60 juta yang menjadi penopang utama perekonomian kita,” kata Presiden.

Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut pun meminta untuk memotong jenjang organisasi birokrasi di Indonesia. Selain itu, banyak juga divisi yang perlu disederhanakan.

Adapun, selain reformasi birokrasi, Jokowi dalam kesempatan tersebut juga mengatakan dua agenda besar lain menuju Indonesia bebas korupsi, yakni pembenahan regulasi nasional dan menciptakan budaya anti korupsi.

Dalam regulasi nasional, Jokowi mengatakan bahwa Omnibus Law yang tengah dirancang akan menjadi jawaban untuk percepatan kerja pemerintah yang akuntabel.

Terkait menciptakan budaya anti korupsi, Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian dari gerakan anti korupsi ini, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pendidik dari insitusi pendidikan, keagamaan, kesenian.

Dia berharap ketakutan melakukan tindak pidana korupsi harus terbangun bukan hanya karena takut denda dan penjara, tapi juga malu kepada keluarga dan takut kepada neraka.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi reformasi birokrasi tata niaga perizinan
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top