Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Undang-undang (UU) No.20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN sudah menampung masukan dari masyarakat, kendati terdapat kritik mengenai semakin besar potensi bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil.
Mahfud mengatakan bahwa UU ASN sudah didiskusikan oleh DPR sejak lama. Dia menyebut diskusi di DPR sudah berlangsung lebih dari dua tahun, bahkan upayanya sudah mulai sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terus mandek pembahasannya akhirnya menghasilkan keputusan seperti itu. Artinya apa? Kalau keputusannya seperti itu diskusinya secara politik dan masukan-masukan dari masyarakat itu sudah ditampung dan menghasilkan undang-undang yang seperti itu," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono menanggapi isu Dwifungsi ABRI usai pemerintah menerbitkan UU ASN.
Dia mengatakan bahwa saat ini TNI selalu hadir dalam beberapa persoalan yang ada di Indonesia. Misalnya, TNI saat berpartisipasi dalam menekan Pandemi Covid-19 hingga melakukan hujan buatan untuk keperluan tertentu.
Dengan demikian, Julius menyebutkan bahwa seharusnya bukan lagi Dwifungsi TNI melainkan multifungsi dari TNI.
Baca Juga
"Coba cek kekinian dimana TNI hadir, dari masalah di bumi seperti covid dan bencana lainnya, lalu di langit [ada] bantuan hujan buatan dan lainnya, jadi bukan lagi Dwifungsi TNI tapi sedang multifungsi," kata Julius kepada Bisnis, Senin (6/11/2023).
Dia juga menuturkan bahwa tidak ada sosok atau kriteria khusus bagi internal TNI untuk menjadi pejabat sipil usai ditekennya UU No.20/2023. Pasalnya, hal tersebut bergantung pada kebutuhan pemerintahan.
"Permintaan dari user, yang pastinya harus punya kompetensi yang dipersyaratkan oleh user," tambahnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah menerbitkan UU ASN. Dalam beleid tersebut, pasal 20 memberikan kesempatan bagi pegawai ASN untuk menduduki jabatan di lingkungan TNI/Polri.
Selain itu, pada Pasal 19, mekanisme pengisian jabatan sipil di lingkungan militer maupun kepolisian, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Singkatnya, pemerintah dalam penjelasan pasal 19 maupun 20 menekankan bahwa pengisian jabatan TNI dan Polri di institusi sipil maupun sebaliknya bertujuan agar ASN, prajurit TNI dan Polri memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan Sistem Merit.
Di sisi lain, dalam UU TNI Pasal 47 mengatur prajurit atau siapapun yang berasal dari rumpun militer hanya bisa menjadi pejabat sipil jika mengundurkan diri atau memasuki masa purna tugas dari dinas kemiliteran.
Kendati demikian, beleid tentang TNI juga memberikan relaksasi, bahwa prajurit TNI tetap bisa menduduki jabatan sipil namun terbatas. Misalnya, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif antara lain pejabat di kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara.
Kemudian, bisa juga menjabat di Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
