Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond mengatakan bahwa Inggris mungkin harus menunda kepergiannya dari Uni Eropa jika anggota parlemen menolak kesepakatan perceraian yang diusulkan pemerintah dalam pemungutan suara pekan depan.
Kecuali jika Perdana Menteri Theresa May dapat membuat kesepakatan Brexit disetujui oleh Parlemen Inggris, maka anggota parlemen harus memutuskan apakah akan menunda Brexit atau mendorong Inggris menghadapi risiko ekonomi akibat no-deal Brexit.
"Pemerintah sudah sangat jelas terhadap kemauan parlemen tentang Brexit. Parlemen akan memilih untuk menghindari no-deal Brexit. Saya percaya mereka akan mendorong rencana itu," ujar Hammond kepada radio BBC, seperti dikutip melalui Reuters pada Kamis (7/3/2019).
Inggris dijadwalkan untuk meninggalkan Uni Eropa dalam 21 hari, tetapi jika anggota parlemen menolak proposal PM May, ketidakpastian Brexit akan semakin rumit bahkan mungkin akan mempengaruhi kebijakan luar negeri dan perdagangan Inggris.
Hammond memperingatkan kolega-kolega bisnisnya yang rentan terhadap euro jika parlemen gagal mendukung kesepakatan Brexit, mereka akan menghadapi risiko hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan Uni Eropa.
"[Jika no-deal Brexit terjadi] maka kami akan berada di area abu-abu [unknown territory] dimana sebuah konsensus baru harus disusun oleh Dewan Rakyat. Untuk menghindari risiko itu adalah dengan menyetujui proposal dari pemerintah," tambah Hammond.
Baca Juga
Anggota parlemen pada 15 Januari memberikan suara mayoritas 432-202 menolak kesepakatan Brexit yang diajukan oleh PM May, kekalahan terburuk pemerintah dalam sejarah parlementer Inggris modern.
Sebagian besar disebabkan oleh kebijakan Irish backstop yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kembali batas fisik antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia.
Pejabat Uni Eropa mengatakan pada Rabu (7/3/2019), bahwa pembicaraan dengan Inggris tentang perubahan kesepakatan Brexit tidak menghasilkan kemajuan yang berarti dan tidak ada solusi yang tercapai.
Inggris menginginkan perubahan yang mengikat secara hukum pada kebijakan Irish Backstop untuk memastikan tidak ada batas fisik yang dapat memicu konflik geopolitik.
