Bisnis.com, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi tokoh teranyar yang ‘pisah jalan’ dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mendampingi Jokowi selaku Gubernur itu mundur dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Kabar pengunduran diri Ahok dikabarkan langsung melalui Instagram pribadinya @basukibtp melalui unggahannya yang terlihat memegang dokumen atau surat pengunduran, Jumat (12/1/2024).
"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulisnya.
Ahok mengatakan pengunduran dirinya tersebut lantaran ingin sepenuhnya mendukung kampanye pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!" tambah Ahok.
Baca Juga
Kabar berpalingnya Ahok itu pun menambah daftar orang ‘dekat’ yang hilang dari lingkaran Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan catatan Bisnis, Ahok menjadi tokoh ke-7 yang meninggalkan Jokowi setelah sebelumnya Mahfud Md menyatakan mundur dari Kabinet Jokowi.
Tujuh sosok itu bahkan mundur dengan alasan yang sama, yakni ingin mendukung sepenuhnya Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam kontestasi Pilpres 2024.
Sehari sebelumnya, Mahfud Md pun secara resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), sekaligus keluar dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Jokowi dan Ma’ruf Amin.
Cawapres nomor urut 3 itu menegaskan permohonan mundur diri dari kabinet diterima dengan baik oleh bahwa Presiden Jokowi.
“Baru saja saya diterima bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Jokowi dan ditemani oleh bapak Mensesneg, Pak Pratikno saya menyampaikan surat [mundur] saya. Saya menyampaikan mengajukan permohonan untuk berhenti,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden, Kamis (1/2/2024).
Lebih lanjut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memerinci bahwa dalam surat pengunduran dirinya, termaktub tiga hal yang disampaikan kepada Kepala Negara.
Pertama, soal terima kasih lantaran telah dilantik sebagai Menkopolhukam Ke-14 sejak 23 Oktober 2019. Kedua, dalam lampiran surat tersebut adalah permohonan untuk berhenti secara resmi dan hormat dari kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.
“Poin ketiga, permintaan maaf ke beliau apabila ada yang kurang dalam pekerjaan saya yang kurang baik,” pungkas Mahfud.
RIUH BERPALING
Pengunduran diri dari jabatan publik dan strategis di tengah kontestasi Pilpres 2024 ini memang ramai terjadi. Sederet pejabat di lingkaran Jokowi sudah lebih dulu mundur sebelum Mahfud Md dan Ahok.
Salah satunya adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto. Dia secara resmi memilih mengundurkan diri dari jabatannya pada (16/10/2023).
Alasannya, dia ingin lebih fokus bekerja di Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP).
"Pagi tadi saya sudah pamitan di Lemhannas, mundur sebagai Gubernur Lemhannas. Langkah ini harus saya lakukan untuk menjaga netralitas Lemhannas," katanya dalam pesan melalui WhatsApp, Senin pagi (16/10/2023)
Beberapa hari sebelum itu, Andi Widjajanto telah dilantik menjadi Deputi Politik 5.0 TPN GP oleh Ketua TPN GP Arsjad Rasjid, di gedung TPN Ganjar Presiden.
Sepuluh hari berselang, Eko Sulistyo menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) usai ditunjuk menjadi wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud.
Tokoh satu ini sempat menjabat Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan. Eko bahkan dikenal sebagai orang dekat Jokowi saat di Solo.
Sosok lain di lingkaran Jokowi yang berpaling adalah Andi Gani Nena Wea. Dia memutuskan untuk mundur dari posisi Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PT PP setelah sembilan tahun menjabat.
Alasannya tidak berbeda dengan tokoh lainnya. Andi Gani mengaku ingin fokus untuk mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
"Saya mohon pamit karena saya telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai presiden komisaris PT PP Tbk karena telah ditunjuk sebagai wakil ketua umum TPN calon presiden," tuturnya, Jumat (24/11/2023).
Dia juga menegaskan mundurnya dia dari PT PP sebagai bentuk menjaga netralitas yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tentu saya harus menaati aturan yang berlaku dan menjaga netralitas BUMN," pungkasnya.
Kemudian pada awal 2024 ini, Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank mengumumkan pengunduran diri dari Komisaris Telkom Indonesia usai mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
“Supaya tidak ada dusta di antara kita, per hari Jumat kemarin saya sudah memberikan surat pengunduran diri. Ini adalah bentuk perjuangan kita. Cita-cita reformasi harus tetap berjalan,” tegas Abdee, dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1/2024).
“Di luar sana kita dengar banyak orang yang tidak bersuara. Kenapa Slank harus mendeklarasikan dukungan, supaya kita menjadi corong pendukung Ganjar-Mahfud untuk bersuara,” tutupnya
Abdee ditunjuk mengisi posisi itu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Telkom pada Jumat, 28 Mei 2021. Dia mengisi pos komisaris independen.
Sebagai catatan, saat Pilpres 2014, Abdee menjadi menjadi inisiator Konser Salam 2 Jari untuk mendukung Jokowi. Saat Pilpres 2019, Abdee juga terlibat Konser Putih Bersatu Menuju Kemenangan Indonesia Maju di GBK, Jakarta pada 13 April 2019.
Terakhir adalah Jaleswari Pramodhawardani. Bersamaan dengan pernyataan Mahfud, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan mundur dari jabatannya.
"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," kata Jaleswari.
Dia mundur karena tidak ingin dipersepsikan sebagai beban politik Presiden Jokowi, yang mana Jaleswari masuk TPN Ganjar-Mahfud sejak November 2023.
"Alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," tuturnya.
