Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin akan menandatangani surat keputusan (dekrit) yang membuka jalan bagi wilayah Ukraina yang diduduki yaitu Kherson dan Zaporizhzhia untuk secara resmi bergabung ke Rusia melalui proses aneksasi.
Putin pada hari ini akan menandatangani undang-undang kedaulatan empat wilayah Ukraina, yakni Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk dan Luhansk setelah Rusia mengadakan referendum palsu selama seminggu terakhir untuk mengklaim teritorial.
Keputusan yang diumumkan oleh Kremlin pada Kamis (29/9/2022) malam ini menyatakan bahwa Putin telah mengakui Kherson dan Zaporizhzhia sebagai wilayah independen.
Ini adalah langkah perantara yang diperlukan sebelum Putin dapat melanjutkan rencana untuk mendeklarasikan secara sepihak pada hari Jumat bahwa semua wilayah itu adalah bagian dari Rusia. Sebelumnya, pada Februari lalu, Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk dari Ukraina.
Aneksasi Rusia atas sejumlah wilayah Ukraina dinilai momen kritis bagi dunia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa pencaplokan akan diresmikan pada sebuah upacara dimana Putin akan menyampaikan pidato utama.
Aneksasi itu akan menandai eskalasi besar perang Rusia yang telah berlangsung selama 7 bulan. Putin mengatakan bahwa dia siap untuk mempertahankan wilayah tersebut menggunakan semua cara yang tersedia termasuk melakukan serangan nuklir untuk mencegah Ukraina merebutnya kembali.
Baca Juga
Putin terlihat akan memperpanjang perang dan menjegal peluang negosiasi yang paling kecil sekalipun dengan mewajibkan Rusia untuk berperang selamanya untuk wilayah Ukraina. Penandatanganan 'perjanjian tentang aksesi wilayah ke dalam Federasi Rusia' akan berlangsung pada pukul 15.00 waktu setempat di Aula St George Kremlin. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov kepada wartawan seperti dikutip TheGuardian.com, Jumat (30/9/2022).
"Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikecam,” kata Sekjen PBB António Guterres kepada wartawan.
