Jika Investor Vs Komodo Perang, Benny Harman: Negara Harus Bela Komodo

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Benny K. Harman menyoroti kembali proyek pengembangan geopark di Pulau Rinca, salah satu pulau yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo (TNK), di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu terungkap dari unggahannya di akun Twitter resminya, @BennyHarmanID, Selasa (17/11/2020). Dia mengunggah sebuah surat pembaca di salah satu media nasional yang membahas pengembangan Geopark yang belakangan ini diistilahkan dengan 'Jurassic Park'.

Politikus asal Manggarai Barat, NTT itu berharap Presiden Joko Widodo membaca surat pembaca yang meminta penghentian pembangunan di pulau yang diklaim sebagai habitat utama satwa Komodo. Bila tidak dipenuhi, maka Komodo terancam punah.

"Semoga Presiden membaca Surat Pembaca Kompas ini. Dia meminta agar dihentikan pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, habitat utama Komodo. Jika tidak, Komodo terancam punah. Kalau ada perang Investor Vs Komodo, Negara harus bela komodo. Negara tak boleh kalah. Rakyat Monitor!" demikian cuitan @BennyHarmanID.

Seperti diketahui, aksi protes terhadap pengembangan proyek geopark itu mulai ramai dibahas warganet sejak Oktober lalu. Hal itu tampak dalam beberapa unggahan gambar di media sosial Twitter.

Foto aktivitas pembangunan di taman nasional yang ditetapkan sejak 1980 dan untuk melindungi satwa Komodo atau Varanus Komodoensis itu pertama kali diunggah akun @KawanBaikKomodo, Jumat (23/10/2020) malam. Dari foto itu, aktivitas pengembangan proyek geopark itu pun tidak cukup berjarak dengan satwa yang dilindungi tersebut.

Bahkan dalam sebuah foto tampak kadal terbesar di dunia itu berada hanya jarak dalam beberapa meter dari bagian depan sebuah truk yang membawa meterial proyek.

Berdasarkan catatan Bisnis, proyek pembangunan geopark di Pulau Rinca Loh Buaya disebut sebagai bagian dari Pariwisata Super Prioritas untuk Kabupaten Manggarai Barat.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula mengatakan hal tersebut guna menanggapi sejumlah pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang menolak pembangunan sarana prasarana, termasuk rencana pembangunan geopark di Pulau Rinca TNK yang dinilai melanggar UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Pembangunan sarana prasarana di Pulau Rinca Loh Buaya bukan mimpi di siang hari bolong, melainkan lahir dari sebuah perencanaan besar dengan fokusnya sebagai bagian dari Pariwisata Super Prioritas," katanya dalam siaran pers, Jumat (7/8/2020).