Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sekda Diminta Kawal Pelaksanaan Protokol Covid-19, Ini Tantangannya

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan bahwa Sekda harus siap menjawab tantangan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 30 September 2020  |  20:24 WIB
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6) - Antara
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6) - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta Sekretaris Daerah, termasuk di wilayah yang menggelar Pilkada 2020, untuk mengawal pelaksanaan protokol Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan bahwa Sekda harus siap menjawab tantangan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Apalagi terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan.

Pertama, menjawab peningkatan kebutuhan Pilkada untuk penerapan protokol kesehatan. Kedua, menjawab tantangan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.

“Karena ini yang berpotensi memicu pengumpulan kerumunan massa,” katanya melalui keterangan resmi, Rabu (30/9/2020).

Ketiga, menjawab kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara dan petugas keamanan yang harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Keempat, memastikan masyarakat atau pemilih tetap menjaga kesehatan dan keselamatan.

Kelima, legitimasi pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi harus kita lakukan, terutama soal tingkat partisipasi pemilih.

Menurut Hudori untuk menjawab tantangan itu, ada beberapa solusi yang perlu diterapkan. Pertama, mengoptimalkan pencairan anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Kedua, sosialisasi dan simulasi penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan. Ketiga, pemenuhan APD bagi penyelenggara dan petugas keamanan untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Keempat, sosialisasi secara masif pelaksanaan Pilkada yang aman, sehat dan demokratis di masa pandemi.

"Hal lain yang tidak kalah penting, ini perlu bersinergi dengan Bawaslu, yaitu terutama mendorong netralitas ASN dan melakukan pemantauan indikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan petahana atau ASN,” jelasnya.

“Seperti mobilisasi ASN dalam kampanye, politisasi dalam pemberian bantuan, mengajak untuk mendukung calon tertentu, sampai penggunaan aset Pemda untuk kampanye Pilkada, ini perlu mendapat perhatian dari teman-teman Sekda," terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri Pilkada Serentak Pilkada 2020 covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top