Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendesak Polri untuk memeriksa polisi pelaku pelindasan Affan Kurniawan secara transparan dan cepat, sehingga dapat diikuti oleh publik.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025). Prabowo bertemu dengan para pemimpin partai dan pimpinan MPR-DPR-DPD di tengah eskalasi ketegangan sosial politik, setelah adanya gelombang unjuk rasa di berbagai tempat.
Prabowo mengaku telah mendapatkan laporan adanya petugas polisi yang melakukan pelanggaran, yakni melindas masyarakat sipil dengan mobil rantis, sehingga menyebabkan Affan wafat. Presiden pun memerintahkan pemeriksaan yang cepat dan transparan.
"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," ujar Prabowo, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran aparat harus ditindak secara transparan.
Prabowo juga mengaku terus memantau perkembangan situasi di Jakarta dan beberapa kota, terutama ketika eskalasi ketegangan terjadi setelah kasus pelindasan ojol. Warga di berbagai kota, terutama para pengemudi ojol yang bersimpati dengan Affan, menggelar unjuk rasa memprotes kepolisian dan anggota DPR.
Baca Juga
Tidak hanya itu, menurut Prabowo, para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach, atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.
"Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ujarnya.
Prabowo juga menyebut bahwa para pimpinan DPR telah menyampaikan agar seluruh anggota dewan tetap peka dan berpihak kepada masyarakat. Masalah kepekaan itu menjadi salah satu faktor yang menyulut sikap publik atas kebijakan DPR belakangan ini.
"Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Prabowo.
Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo tampil bersama Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dan sejumlah pimpinan partai.
Terdapat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.
