Ancaman Nuklir Iran
Apakah Iran Akan Menggunakan Nuklirnya?
ABC News melaporkan beberapa waktu lalu bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani rancangan undang-undang yang disetujui minggu lalu oleh parlemen Iran untuk menghentikan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Ini adalah pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dewan Wali Iran yang beranggotakan 12 orang, yang setengahnya ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, juga telah menandatangani rancangan undang-undang tersebut.
"Penangguhan ini akan tetap berlaku hingga kondisi tertentu terpenuhi, termasuk jaminan keamanan fasilitas nuklir dan ilmuwan," lapor televisi pemerintah Iran, mengutip dari RUU tersebut.
Sementara itu, Iran tidak mengizinkan lembaga independen luar mana pun masuk ke negaranya untuk memverifikasi status program nuklirnya, sehingga negara itu harus membangun kembali infrastruktur nuklirnya secara rahasia.
Baca Juga
Departemen Luar Negeri menyebut langkah tersebut "tidak dapat diterima," dan mengatakan bahwa Iran "memiliki peluang untuk mengubah arah dan memilih jalan perdamaian dan kesejahteraan," kata juru bicara Tammy Bruce pada hari Rabu.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengecam keputusan Iran sebagai "skandal," dan mengatakan dalam sebuah posting media sosial.
"Ini adalah penolakan total terhadap semua kewajiban dan komitmen nuklir internasional [Iran]," katanya.
"Masyarakat internasional harus bertindak tegas sekarang dan menggunakan segala cara yang ada untuk menghentikan ambisi nuklir Iran," ia menambahkan.
Beberapa ahli senjata nuklir mengatakan mereka khawatir langkah itu juga dapat mendorong Iran untuk menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) yang telah berusia 57 tahun.
"Negara terakhir yang menarik diri dari NPT adalah Korea Utara," kata Howard Stoffer, seorang profesor hubungan internasional di Universitas New Haven dan mantan wakil direktur eksekutif Komite Antiterorisme Dewan Keamanan PBB, kepada ABC News.
Iran masih mengevaluasi apakah akan tetap berada dalam NPT, kata menteri luar negeri Iran Abbas Araghchi di TV pemerintah Iran setelah pemungutan suara oleh parlemen minggu lalu.
NPT juga mensyaratkan inspeksi oleh IAEA untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut, jadi masih belum jelas bagaimana Iran akan mematuhi aspek perjanjian ini, mengingat undang-undang baru tersebut.
Apakah Iran akan tetap berada dalam NPT atau tidak masih perlu diselidiki, menurut Araghchi, yang menambahkan bahwa Iran akan "bertindak sesuai dengan kepentingan negara."
NPT, yang ditandatangani oleh 191 negara pada tahun 1968, menyatakan bahwa negara-negara, selain yang disertifikasi sebagai kekuatan nuklir, tidak dapat mengembangkan senjata nuklir.
Namun, NPT memperbolehkan negara-negara untuk menjalankan program nuklir sipil yang damai, seperti program untuk penggunaan energi.
"Mereka dapat melangkah maju dan pada dasarnya melakukan segalanya kecuali merakit senjata dalam bentuk akhirnya dan tetap mematuhi perjanjian secara teknis. Hal itu membuat takut banyak negara tetangga Iran, khususnya Israel," kata John Erath, direktur kebijakan senior untuk Pusat Senjata dan Non-Proliferasi, kepada ABC News.
