.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah alias Pilkada Serentak 2024 mulai hari ini, Selasa (27/8/2024).
Pilkada 2024, khususnya di level provinsi, akan menghadirkan tanding klasik antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan koalisi besar yakni Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus. KIM Plus adalah gabungan partai politik baik yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maupun yang tidak mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.
Partai yang bergabung dalam KIM Plus antara lain Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, PKB ditambah dengan partai non parlemen seperti PPP, PSI, hingga Partai Prima. Kerja sama politik itu direncakan mencakup hingga penentuan kepala daerah.
Munculnya KIM Plus sempat dikhawatirkan memunculkan kotak kosong. Namun Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan, telah mengubah konstelasi politik.
PDIP yang semula diperkirakan bakal absen di Jakarta dan Banten, akhirnya bisa bernafas lega. Mereka mengusung Airin Rachmi Diany, kader Golkar yang namanya tersingkir karena suksesi di internal Golkar. Sementara di Jakarta PDIP belum menentukan sosok yang akan diusung.
Sempat muncul nama Anies Baswedan. Anies bahkan sudah mengenakan pakaian tenun warna merah. Anies juga sudah berada di kantor DPP PDIP bersama Rano Karno. Namun dukungan kepada Anies batal diberikan alasan.
Baca Juga
Peta Pertarungan KIM Plus dan PDIP di Pilkada 2024:
Kim Plus Vs PDIP di Sumut
PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung mantan Panglima Kostrad Letjen Purn Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatra Utara.
Edy menjadi bakal cagub Sumut setelah menerima surat tugas dari PDIP. Ia akan menghadapi menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang diusung oleh koalisi super besar.
"Saya dan jajaran DPP, jajaran Satgas dari pusat, kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menyerahkan tugas partai kepada Bapak Letnan Jenderal Edy Rahmayadi nanti menjadi Gubernur Sumatera Utara," ujar Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dilansir dari Antara, Sabtu (10/8/2024).
Komarudin Watubun menjelaskan dalam surat tugas tersebut, Edy Rahmayadi diminta untuk melaksanakan sejumlah tugas termasuk melakukan konsolidasi internal serta melakukan pemetaan politik untuk menghadapi Pilkada 2024 mendatang.
"Letnan Jendral Purnawirawan Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan konsolidasi pada tahun 2024 kepada PDI-P, DPC hingga ranting dan anak ranting untuk pemenangan," kata dia.
Sementara itu,Bobby Nasution mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk nanti melawan Edy Rahmayadi.
Dia membocorkan salah satu strategi itu adalah menyiapkan program yang belum pernah ada di masa pemerintahan Edy Rahmayadi.
Selain itu, dia juga akan berdoa dan juga menjalin kebersamaan agar bisa menang melawan Edy Rahmayadi. "Ya tentu disiapkan semua doa, disiapkan program khusus, dan tentu juga nanti akan disiapkan kebersamaan, gitu saja," tuturnya di Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Berkaitan dengan itu, Bobby juga mengaku telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra siang tadi. Surat tersebut, menurut Bobby akan dibawa ke KPUD sebagai salah satu bentuk dukungan dari Partai Gerindra.
"Hari ini alhamdulillah terima kasih kepada Partai Gerindra, kita menerima P1 KWK yang tadi baru saja diserahkan ke saya," katanya.
Perang Jenderal di Jateng
PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung kadernya, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Andika telah menerima rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Pasangannya adalah mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.
Andika-Hendrar akan melawan duet Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Taj Yasin adalah mantan wakil gubernur periode 2018-2023. Waktu itu ia berpasangan dengan sosok Ganjar Pranowo, kader PDIP.
Pasangan Andika-Hendrar hanya diusung PDI Perjuangan alias PDIP. PDIP adalah partai pemenang pemilu baik di pusat maupun di Jawa Tengah. Di pusat PDIP meraup 110 kursi atau di kisaran angka 19,8%. Sementara itu di Jawa Tengah, PDIP memperoleh 23 kursi.
Secara matematis, dukungan terhadap Andika-Hendrar jauh lebih rendah dibandingkan koalisi pendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang dikenal sebagai KIM Plus. KIM Plus terdiri dari banyak partai politik, mulai dari Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat dan PAN. Hanya PKB yang belum menentukan sikap meski belakangan mereka mulai tertarik untuk mengusung Ahmad Luthfi.
Koalisi ini, tanpa PKB, menguasai 44 kursi di DPRD Jateng. Sementara jika memasukan PKB dalam koalisi gemuk ini, KIM Plus mendominasi parlemen Jateng dengan perolehan 54 kursi.
Jakarta Masih Teka-Teki
Meski memiliki peluang mengusung calon sendiri, PDIP sampai sekarang belum memutuskan sosok yang bakal diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Sempat tersiar kabar partai berlambang banteng tersebut akan mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno.
Namun demikian, kabar tersebut batal di tengah jalan. Padahal Anies sudah meminta restu ibu dan istrinya. Ia bahkan telah sampai di Kantor DPP PDIP bersama dengan Rano Karno.
Sementara itu, calon KIM Plus di Jakarta adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil adalah mantan Gubenur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Sementara itu, Suswono merupakan politikus PKS dan mantan Menteri Pertanian era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasangan KIM Plus kalau mau melihat kontelasi politik di Jakarta, didukung oleh mayoritas partai parlemen di Jakarta sebanyak 91 kursi. Sementara itu, PDIP hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada periode 2024-2029.
PDIP Vs KIM di Banten
Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada Banten hampir dipastikan menghadirkan 'pertarungan' 2 klan politik paling berpengaruh yakni Airin Rachmi Diany dan Achmad Dimyati Natakusumah.
Airin mewakili klan politik Tubagus Chasan Sochib, yang selama beberapa dekade menguasai politik di Banten. Sementara klan Natakusumah telah beberapa dekade menguasai Pandeglang, Banten. Pada Pilkada 2024 Airin didukung PDIP.
Adapun Airin adalah istri dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan adalah adik dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang merupakan klan politik lama di Banten. Ratu Atut dan Wawan adalah anak Tubagus Chasan Sochib, tokoh politik Banten dan sesepuh Golkar paling berpengaruh .
Keluarga Chasan Sochib telah memimpin wilayah Banten selama beberapa generasi. Anak pertamanya yakni Ratu Atut Chosiyah, misalnya pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten dari tahun 2002-2005. Ia maju sebagai Gubernur Banten dan terpilih untuk periode 2007-2012 dan 2012-2017. Namun di akhir jabatannya ia masuk penjara karena kasus korupsi.
Lawan Airin adalah Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ahmad Dimyati Natakusumah adalah klan lama dalam politik Banten. Pria kelahiran Tangerang 57 tahun yang lalu itu pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang selama dua periode. Periode pertama jabatannya dimulai dari tahun 2000 hingga 2005. Sedangkan periode keduanya dijabat pada tahun 2005 sampai dengan 2009.
Dimyati hanya menjabat selama 4 tahun pada periode jabatannya karena tahun 2009, ia maju sebagai calon anggota DPR dari PPP. Setelah terpilih ia kemudian menjadi anggota DPR dari Fraksi PPP mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2017. Pada tahun 2017, Dimyati memutuskan keluar dari PPP.
Kepindahan Dimyati ke PPP dipicu oleh isu dualisme di internal PPP antara Djan Faridz dan Romahurmuziy. Dimyati adalah Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz. Ia kemudian memutuskan pindah ke Partai Keadilan Sejahtera dan saat ini menjabat sebagai anggota Fraksi PKS. Ia maju lagi pada Pileg 2024 lalu namun gagal.
Kendati gagal, Dimyati memiliki anak dan istri yang juga terjun di dunia politik. Istri Dimyati adalah Bupati Pandeglang. Menariknya, meski sama-sama terjun di dunia politik, keluarga Dimyati berbeda orientasi partai. Istrinya yang bernama Ita Narulita semula adalah kader PPP, pindah ke Demokrat dan menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP). Ia menjabat sebagai Bupati Pandeglang.
Sementara itu anaknya yakni Rizki Aulia Rahman Natakusumah adalah anggota DPR dari Partai Demokrat.
