Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beda Mahfud Vs Zulhas Soal Indonesia Emas 2045, Utopis atau Realistis?

Konsistensi baik dalam penegakan hukum hingga pembangunan ekonomi diperlukan untuk mengejar target Indonesia Emas 2045.
Foto Mahfud MD saat dianugerahi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam upacara yang berlangsung di di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Selasa (1/8/2023)./istimewa
Foto Mahfud MD saat dianugerahi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam upacara yang berlangsung di di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Selasa (1/8/2023)./istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyindir pidato mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyebut bahwa jembatan menuju Indonesia Emas 2045.

Mahfud sebelumya mengungkap keraguannya terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045 bakal terealisasi. Keraguan Mahfud itu dipicu oleh berbagai penyimpangan dalam proses penegakan hukum. 

Adapun Zulhas merespons pidato Mahfud dengan menyinggung Pilpres 2024 yang sudah selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK), menurutnya, sudah menegaskan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan pemenang Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak bersatu kembali bukan malah terus mengejek pihak lawan. Menurutnya, salah satu kunci Indonesia menjadi negara maju sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045 adalah persatuan.

"Saya baca kemarin, ada yang belum dilantik [Prabowo-Gibran], ada mengatakan enggak mungkin kita menjadi negara maju, jembatannya sudah putus. Saya kira rasa optimisme penting apalagi disampaikan oleh para pemimpin," kata Zulhas dalam pembukaan Rakernas PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2024).

Menteri Perdagangan ini berpendapat bahwa seharusnya para tokoh bangsa turut membantu menyampaikan gagasan dan pemikiran kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, bukan memecah-belah.

"Kalau tidak bisa [bantu gagasan dan pikiran], ya bantu doa. Kalau tidak bisa bantu doa, jangan memutuskan harapan. Ya kan? Jangan memutus harapan apalagi mengejek, mencela," kata Zulhas.

Adapun, presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya untuk meraih target Indonesia Emas itu dengan berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat menjadi 8% di era kepemimpinannya.

Bahkan, Prabowo mengatakan target PDB 8% dapat dicapai dalam waktu 2-3 tahun saja. 

"Saya sangat percaya diri, saya telah berbicara dengan para ahli, saya telah mempelajari angka-angkanya, saya sangat yakin kami dapat dengan mudah mencapai delapan% dan saya bertekad untuk melampauinya," ungkap Prabowo dalam agenda Qatar Economic Forum 2024. 

Pernyataan Mahfud MD

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara utama dalam forum Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024), Mahfud MD meragukan cita-cita Indonesia Emas 2045 akan terwujud usai kini banyak penyimpangan praktik hukum.

"Jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan secara seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia Emas itu. Jangan mimpi Indonesia Emas, jembatan emasnya pun sudah dicuri," ujar Mahfud.

Guru Besar Hukum Tata Negara UII ini menjelaskan, Indonesia Emas merupakan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Meski negara sudah merdeka, bersatu, dan berdaulat, tetapi Mahfud melihat Indonesia belum mencapai keadilan dan kemakmuran.

Mahfud meyakini, keadilan dan kemakmuran akan semakin sulit terwujud usai jembatan menuju cita-cita tersebut sudah dirusak. Menurutnya, mur-mur jembatan menuju Indonesia Emas sudah dirampas pihak tak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, dia pun meminta setiap elemen bangsa ikut ambil bagian di tengah-tengah kesulitan menuju Indonesia Emas 2045 yang belakangan ini terjadi. "Program itu bagus tetapi akan jadi percuma jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan."

Syarat Indonesia Emas 2045

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu diakselerasi menjadi 6%-8% untuk mentapai visi Indonesia Emas 2045.

Hal itu diungkapkan saat menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024).

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5% di tengah berbagai guncangan dunia, perlu diakselerasi menjadi 6% - 8% per tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” kata Sri Mulyani.

Dia mengatakan pemerintah perlu merumuskan KEM-PPKF yang adaptif, fleksibel, reponsif namun tetap kredibel dan sustainable.

Pasalnya, Sri Mulyani menilai masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu ditangani dan diselesaikan. Selain itu, cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa.

“Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, mensyaratkan keberlanjutan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas serta tranformasi ekonomi yang telah konsisten dilakukan dalam 10 tahun terakhir,” jelasnya.

Menurutnya, Kesinambungan dan sekaligus perbaikan kebijakan menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat business as usual. Transformasi ekonomi dengan mendorong peningkatan investasi produktif yang menciptakan nilai tambah tinggi sangat diperlukan.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas) serta harus berkelanjuta.

Akomodasi Program 

Sebagaimana diketahui, dokumen KEM-PPKF merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa KEM-PPKF yang disusun Kementerian Keuangan tersebut akan mengakomodir program kerja untuk pemerintahan yang baru, salah satunya program makan siang gratis.

Dia menyampaikan pemerintah membuka ruang fiskal sehingga memungkinkan agar program-program dari pemerintahan selanjutnya dapat berjalan melalui penggunaan APBN 2025.

“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” jelasnya.

Namun demikian, dia mengatakan pemerintah akan tetap melakukan kalkulasi dalam merancang postur pagu indikatif yang tepat agar program-program pemerintah selanjutnya dapat sesuai dengan APBN 2025.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper