Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Megawati Singgung Kondisi RI, Butuh Reformasi Jilid II?

Megawati Soekarnoputri menyinggung apabila kembali dibutuhkannya reformasi jelang 79 tahun kemerdekaan Indonesia.
Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kanan) dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kedua kanan) menyalakan Obor Api Perjuangan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (24/5/2024). Bisnis/Arief Hermawan P
Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kanan) dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kedua kanan) menyalakan Obor Api Perjuangan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (24/5/2024). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung apabila kembali dibutuhkannya reformasi jelang 79 tahun kemerdekaan Indonesia. 

Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan sambutan pembuka di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024). 

Megawati mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia telah menjadi manusia dan warga negara dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dia bertanya kepada para peserta acara apabila dibutuhkan adanya reformasi lagi jelang 79 tahun kemerdekaan Indonesia. 

"Kok sekarang keadannya baru mau 79 tahun merdeka keadaannya baru yang namanya reformasi saja. Apakah harus ada re re re re re reformasi? Ayo, ayo jawab, gimana sih apa sih yang kalian pikirkan?," ujar Megawati dikutip dari YouTube PDIP, Jumat (24/5/2024). 

Sebagai pimpinan partai, Megawati menyampaikan bahwa para jajaran pengurus partai dan kader harus menyiapkan rencana strategis PDIP ke depan. Namun, partai juga harus ikut mencari solusi konkret atas berbagai persoalan saat ini seperti masalah perekonomian.

Tidak hanya itu, Presiden ke-5 itu juga berkali-kali menyinggung soal kondisi demokrasi di Indonesia setelah penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. 

Dia salah satunya menyinggung kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Seperti diketahui, putusan MK itu memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Kini, Prabowo-Gibran berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024. 

"Nih MK juga sama karena apa, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat," tuturnya. 

Untuk diketahui, PDIP menggelar Rakernas V dengan mengusung tema "Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang". Rakernas itu akan membahas di antaranya soal Pilkada 2024 yang akan digelar sebentar lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper