Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Megawati Sindir Utang Pemerintah Menumpuk: Bagaimana Cara Bayarnya?

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir utang pemerintah yang kini semakin menumpuk. Dia menanyakan cara utang tersebut bisa dilunasi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara pada Jumat (24/5/2024).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara pada Jumat (24/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir utang pemerintah yang kini semakin menumpuk. Dia menanyakan cara utang tersebut bisa dilunasi.

Sindiran itu Megawati sampaikan ketika berikan pidato politik dalam pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara pada Jumat (24/5/2024).

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayare [bayarnya]? Ayo mikir, coba mikir! Jangan enak-enakan tidur," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI ini mengklaim, pemerintahannya berhasil lunasi seluruh utang luar negeri terutama utang kepada International Monetary Fund (IMF). Meski demikian, kini dia merasa seakan tidak ada upaya pemerintah untuk lunasi utang luar negeri.

Megawati semakin bingung sebab sekarang muncul wacana penambahan jumlah kementerian. Dia pun kembali singgung masa pemerintahannya yang dirasa para menteri berjalan efektif meski minim.

"Sekarang ini sudah mulai rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multi dimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33 tetapi bersifat, yang kabinetnya profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data APBN, utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 38,79% terhadap PDB Indonesia per Maret 2024. Sebagaimana tercantum dalam UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. 

Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) Principal Economist Arief Ramayandi melihat posisi rasio utang pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam posisi yang aman. 

“Mereka masih bisa di-manage dengan baik. Pada dasarnya terkait rasio utang, itu soal manajemen utangnya. Kita ambil utang, spend untuk apa, dan manage membayar biaya utang di masa mendatang,” ujarnya dalam Asian Development Outlook di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (16/5/2024). 

Arief menyampaikan kalau pun rasio utang pemerintah meningkat lebih dari posisi saat ini, bukan menjadi suatu masalah. Dia melihat posisi ini cenderung menurun dari akhir 2023, namun dalam posisi yang aman meski semakin mendekati batas atas. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper