Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun atas kasus penerimaan gratifikasi.
Andhi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi selama menjadi PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Vonis Andhi dibacakan hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andhi Pramono pidana penjara selama 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Djuyamto di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Selain pidana badan, Andhi turut dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebesar Rp1 miliar. Adapun vonis Majelis Hakim terhadap Andhi hampir sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, mantan pejabat bea cukai itu dituntut pidana penjara 10 tahun 3 bulan serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.
Majelis Hakim berpendapat ada beberapa hal memberatkan dan meringankan putusan terhadap Andhi. Hal memberatkan terhadap terdakwa yakni tidak membantu program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantaaan tindak pidana korupsi.
Baca Juga
Perbuatan Andhi juga dinilai mengurangi kepercayaan publik atau masyarakat terhadap institusi bea cukai dan dia tidak mengakui perbuatannya.
Sementara itu, hal meringankan terhadap putusan Andhi yaitu bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Sebelumnya, Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp50,2 miliar, US$264.500 dan SGD409.000.
Terdapat 11 macam penerimaan gratifikasi yang diklasifikasi oleh JPU dalam dakwaan kepada Andhi. Ada yang diterima dari pihak perseorangan atau perwakilan perusahaan, maupun dalam bentuk rupiah atau asing. Penerimaan gratifikasi itu utamanya berasal dari pribadi maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor.
Dari total Rp59 miliar yang diterima oleh mantan pejabat bea cukai itu, beberapa di antaranya diterima dari pengurus perusahaan importir CV Berkah Jaya Rudi Hartono Rp1,1 miliar; beneficiary owner perusahaan ekspor impor PT Mutiara Globalindo Rudy Suwandi Rp345 juta; dan perusahaan bidang logistik yakni PT Indokemas Adhikencana (melalui komisaris Johannes Komarudin) sebesar Rp360 juta.
Kemudian, Andhi juga menerima Rp952,2 juta dari Hasim bin Labahasa, pemilik manfaat perusahaan importir rokok PT Putra Pulau Botong Perkasa dan Direktur PT Putra Pulau Botong Perkasa La hardi; serta dari Sukur Laidi selaku pemilik manfaat perusahaan impor alat berat PT Global Buana Samudra sebesar Rp30 juta.
Dalam dakwaan tersebut, JPU berpendapat bahwa gratifikasi Andhi harus dipandang sebagai suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
