Bisnis.com, JAKARTA - Hak angket membuat beberapa pihak berdiri di dua kubu, yakni mereka yang setuju dan mereka yang tidak setuju.
Sebagaimana diketahui, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah berkali-kali mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP mengusulkan hak angket.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengaku usulan untuk penggunaan hak angket itu sudah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024.
Baca Juga
Mereka yang Setuju
Bergulirnya ide hak angket ini, membuat beberapa pihak memberikan dukungannya. Salah satu yang paling disorot adalah Anies Baswedan.
Capres nomor urut 1 tersebut menilai bahwa hak angket adalah inisiatif yang baik untuk bersama.
“Kami melihat itu adalah inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” katanya di Posko THN AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Anies meyakini, Koalisi Perubahan yang mengusungnya dalam Pilpres 2024 ini juga akan siap untuk bersama-sama terlibat dalam penggunaan hak angket tersebut.
Kemudian, Adian Napitupulu juga punya pendapat yang sama. Seperti PDIP, Adian juga setuju dengan hak angket.
Menurutnya, rakyat saat ini tidak lagi mempercayai lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024," kata Adian.
Kemudian dari kubu partai, Partai Ummat juga telah tegas mengatakan setuju dengan rencana hak angket DPR.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi. Ia mengatakan pihaknya menyambut baik wacana itu selama untuk melawan kezaliman demi menegakkan keadilan.
"Selama itu melawan kezaliman, menegakkan keadilan, kita setuju, kita mendukung," kata Ridho di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).
Demikian juga dengan tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yaitu NasDem, PKB dan PKS.
Ketiga partai tersebut menyatakan sepakat untuk menggulirkan hak angket ke DPR terkait dengan kecurangan Pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekjen NasDem Hermawi Taslim bahwa ketiga partai koalisi siap menggulirkan hak angket.
“Semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” kata Hermawi di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024).
.jpg?w=300&h=221)
