Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasto Sindir Jokowi, Singgung Netralitas dan Aksi Brutal Aparat

Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan teladan supaya aparat kepolisian dapat berlaku netral.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berfoto bersama warga setelah kegiatan bagi-bagi telur di Senen, Jakarta/Bisnis.com - Surya Simanjuntak
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berfoto bersama warga setelah kegiatan bagi-bagi telur di Senen, Jakarta/Bisnis.com - Surya Simanjuntak

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan teladan supaya aparat kepolisian dapat berlaku netral.

Hasto bercerita semalam sebelum kedatangan Jokowi aparat kepolisian dengan mobil dan tank hingga brimob dikerahkan untuk keliling Gunungkidul.

Hasto pun semakin bingung karena rakyat seakan dianggap ancaman. Menurutnya, hal seperti itu bukan pertama kali terjadi.

Politisi asal Jogja ini mencontohkan, seorang loyalis Jokowi pada 2014 dan 2019 bernama Muhandi Mawanto meninggal karena dikeroyok pada 24 Desember 2023.

Lalu, pada 30 Desember 2023 terjadi pengeroyokan para pendukung Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah oleh oknum aparat TNI.

Terbaru, lanjutnya, di Gunungkidul pendukung Ganjar-Mahfud bernama Ade Hermawan juga dianiaya ketika menyambut kedatangan Jokowi dengan spanduk bertuliskan, “Selamat Datang Bapak Jokowi, Kami Sudah Pintar. Kami Pilih Ganjar!”

Hasto menyimpulkan, demokrasi Indonesia sedang berada pada titik krisis. Dia pun tak heran apabila para akedemisi turun gunung seperti yang terjadi di UGM dengan Petisi Bulaksumur.

"Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan. Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi, Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat," ujar Hasto, dikutip Jumat (2/2/2024).

Padahal, Hasto mengklaim bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak diturunkan pada saat yang sama. Oleh sebab itu, dia merasa tidak adanya ketidakadilan oleh aparat kepolisian.

"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan?" ujar Hasto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper