Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengumumkan mundur sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).
Pengumuman itu dilakukan kawasan Danau Tirta Gangga, Seputih Banyak, Lampung Tengah pada Rabu (31/1/2024) siang.
"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden tentang masa depan politik saya," ujar Mahfud seperti yang disiarkan secara langsung kanal YouTube Mahfud MD Official.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini memamerkan surat pengunduran diri yang akan diserahkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Surat pengunduran diri tersebut akan dijadwalkan akan disampaikan ketika Mahfud dan Jokowi berada di Jakarta pada Kamis (1/2/2024) besok.
Mahfud menyatakan hormati Jokowi yang sudah mengangkat secara terhormat. Oleh sebab itu, dia akan mundur secara terhormat dengan bertemu secara langsung.
Baca Juga
Sebelumnya, pada pekan lalu, Mahfud sudah menyatakan kesiapan lepas jabatan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Bahkan, dia sudah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (29/1/2024) malam.
Mahfud memohon waktu untuk bertemu Jokowi. Meski demikian, Pratikno menyatakan Mahfud belum memberikan surat pengunduran diri pada saat itu.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Mahfud terlebih dahulu menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (29/1/2024) sore sebelum temui Pratikno.
Meski demikian, Hasto menampik pertemuan itu spesifik untuk membicarakan terkait wacana pengunduran diri Mahfud sebagai Menko Polhukam. Di samping itu, dia mengakui Megawati sudah merestui Mahfud MD lepas jabatan yang sudah diembannya sejak 2019 itu.
"Sudah lama diberikan restu," ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Dia berpendapat Mahfud sudah menaikkan standar Menko Polhukam. Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.
"Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit [semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru," jelasnya.
