Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP: Kalau Jokowi Berpihak, Pemilu 2024 Tidak Mungkin Jurdil

Pemilu 2024 tidak akan berjalan secara jujur dan adil apabila Presiden Jokowi berpihak ke salah satu pasangan capres-cawapres.
Presiden Joko Widodo berjalan pagi bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo; Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda dan anaknya Jan Ethes Sri Narendra; Kahiyang Ayu dan suaminya Bobby Nasution serta anaknya Sedah Mirah Nasution di Istana Bogor, Sabtu (8/12/2018).
Presiden Joko Widodo berjalan pagi bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo; Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda dan anaknya Jan Ethes Sri Narendra; Kahiyang Ayu dan suaminya Bobby Nasution serta anaknya Sedah Mirah Nasution di Istana Bogor, Sabtu (8/12/2018).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun meyakini Pemilu 2024 tidak berjalan jujur dan adil (jurdil) apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Komar menjelaskan, putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, keberpihakan Jokowi dikhawatirkan akan berujung pada tindakan nepotisme.

"Itu menandakan Pemilu 2024 tidak mungkin pemilu yang jurdil," ujar Komar saat dihubungi, Rabu (24/1/2024).

Dia pun menyinggung soal pidato Jokowi di depan MPR usai dilantik menjadi presiden. Menurutnya, saat itu Jokowi berjanji akan tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat.

Belum lagi, lanjutnya, Jokowi sudah mengumpulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepala daerah, dan petinggi TNI-Polri ke Istana Negara untuk mengingatkan agar semua aparatur negara netral di Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, anggota Komisi II DPR ini merasa aneh apabila nantinya Jokowi mendukung salah satu capres-cawapres.

"Kontradiktif pernyataan-pernyataan dengan tindakan [Jokowi]. Ya terus terang menyampaikan itu," ungkap Komar.

Dia meyakini jika Jokowi nanti terang-terangan dukung Prabowo-Gibran maka akan jadi presiden aktif pertama di dunia yang mengampanyekan anaknya untuk jadi penerus.

Lebih lanjut, Komar berpendapat jika Jokowi benar-benar berkampanye ketika masih jadi presiden maka akan melanggar aturan. Menurutnya, seorang pejabat negara bisa ikut berkampanye apabila termasuk anggota partai politik atau tim kampanye salah satu calon.

"Ini boleh di-cross check [cek ulang] ke KPU, jangan sampai mereka ada daftarkan dia [Jokowi] sebagai jurkam [juru kampanye] juga," kata Komar sambil tertawa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper