Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tidak mau banyak menanggapi pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebut seorang kepala negara dan pemerintahan boleh memihak dan berkampanye untuk satu calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mahfud mengaku tidak mau ikut-ikutan memberi komentar terkait pernyataan itu. Menurutnya, Jokowi bebas beri keterangan kepada media.
"Ya enggak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu, silakan saja. Enggak mau ikut atau enggak, itu kan terserah," ujar Mahfud kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Menkopolhukam ini juga tidak mau menafsirkan pernyataan Jokowi itu etis atau tidak dilontarkan oleh seorang Kepala Negara. Mahfud menyerahkan penilaian ke Biro Hukum Sekretaris Negara.
Dia juga merasa pernyataan Jokowi tidak memperkeruh suasana. Mahfud mengaku masih sejuk.
Lebih lanjut, Mahfud menghargai pernyataan Jokowi yang menyebut tidak akan melarang dirinya apabila ingin mundur sebagai Menko Polhukam.
Baca Juga
"Itu memang tugas presiden menghargai," katanya.
Meski demikian, dia mengaku belum mengatur pertemuan dengan Jokowi. Menurutnya, itu hanya masalah teknis.
Sebelumnya, Jokowi sebut seorang presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.
“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.
