Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Timnas AMIN Dibuat Geger Dengan Pernyataan Jokowi Boleh Memihak

Timnas AMIN merasa kaget dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan netralitas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (ketiga kiri) dan Muhaimin Iskandar (ketiga kanan) berfoto bersama Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus (kedua kiri), Wakil Kapten Sudirman Said (kedua kanan), Bendahara Gede Widiade (kanan), Sekjen Novita Dewi (kiri) saat deklarasi susunan tim kampanye di Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Koalisi Perubahan mengumumkan susunan tim kampanye yang akan
Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (ketiga kiri) dan Muhaimin Iskandar (ketiga kanan) berfoto bersama Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus (kedua kiri), Wakil Kapten Sudirman Said (kedua kanan), Bendahara Gede Widiade (kanan), Sekjen Novita Dewi (kiri) saat deklarasi susunan tim kampanye di Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Koalisi Perubahan mengumumkan susunan tim kampanye yang akan

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) merasa kaget dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan netralitas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Diketahui, Jokowi mengatakan bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik.

"Saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus," kata co-captain Timnas Amin, Sudirman Said di Jakarta, Rabu (24/1/2023).

Sudirman pun mempertanyakan apa yang dilakukan Jokowi. Terlebih, perangkat-perangkat pemerintahan seperti ASN, Polri dan TNI diminta untuk menjaga kenetralan dalam Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Sudirman menganggap situasi saat ini akan memunculkan kekhawatiran di publik. Pasalnya, kewenangan dari presiden akan memudahkan pasangan capres-cawapres tertentu karena ada pengerahan aparat negara.

"Dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu. Karena itu, memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024). 

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lukman Nur Hakim
Editor : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper