Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CEK FAKTA: Klaim Anies Soal Ribuan Anak Alami Kekerasan Karena Kritik Pemerintah

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebutkan ada ribuan anak bangsa yang mengalami kekerasan karena mengkritik pemerintah.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subiyanto (tengah), dan Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Capres Perdana di Jakarta, Selasa (12/12/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat capres perdana dengan mengusung tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subiyanto (tengah), dan Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Capres Perdana di Jakarta, Selasa (12/12/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat capres perdana dengan mengusung tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebutkan ada ribuan anak bangsa yang mengalami kekerasan karena mengkritik pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Anies dalam acara debat pertama Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023) malam.

"Ada ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah mereka justru dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan bahkan gas air mata," ujar Anies.

Berdasarkan penelusuran, data KontraS menunjukkan sepanjang Juli 2022 hingga Juni 2023 terjadi 622 kekerasan melibatkan polisi sebagai pelaku.

Sementara itu, Komnas HAM mencatat terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi sepanjang 2020-2021. Dari 44 kasus itu, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital mendominasi di (52%).

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terjadi pada karya jurnalistik sebanyak 19%, opini publik sebanyak 17%, diskusi ilmiah sebesar 10%, dan kesaksian di pengadilan sebesar 2%.

Sebagai informasi, artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper