Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memimpin suara atas saingan oposisinya Kemal Kilicdaroglu dalam pemilihan umum pada Minggu, meskipun tidak sampai mencapai ambang batas 50 persen suara untuk memperpanjang masa jabatannya selama 20 tahun di negara tersebut.
Melansir Reuters pada Senin (15/5/2023), terdapat beberapa tonggak perjalanan politikus yang telah berhasil mengubah Turki selama dua dekade terakhir dengan menuntun masyarakat sekuler menuju visi Islam, menjadikan negara tersebut sebagai kekuatan militer regional, serta mengandalkan pengadilan untuk menindak perbedaan pendapat.
Berikut kilas baliknya:
Maret 1994: Erdogan terpilih menjadi walikota Istanbul sebagai bagian dari Partai Kesejahteraan, yang dipimpin oleh politisi Islam Necmettin Erbakan.
April 1998: Erdogan mengundurkan diri sebagai walikota setelah pengadilan menjatuhkan hukuman penjara karena menghasut diskriminasi agama atas puisi yang dia bacakan pada tahun 1997.
Puisi tersebut berisi perbandingan masjid dengan barak, menara dengan bayonet, dan orang beriman dengan tentara. Dia dipenjara dari Maret 1999 hingga Juli 1999.
Baca Juga
Erdogan menjalani masa tahanan dari Maret 1999 hingga Juli 1999.
Agustus 2001: Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan, atau AK Party (AKP), dan terpilih sebagai ketua.
November 2002: AKP memenangkan pemilihan dengan hampir 35 persen suara setelah penurunan ekonomi terburuk sejak 1970-an, menjanjikan untuk menghentikan kesalahan manajemen dan resesi di masa lalu.
Secara hukum, Dia dilarang menjabat sebagai perdana menteri karena keyakinan sebelumnya, tetapi pada bulan Desember keputusan itu dibatalkan.
Mei 2003: Erdogan menjabat sebagai perdana menteri. Selama satu dekade pertumbuhan ekonomi mulai menguat dan standar hidup meningkat karena didorong oleh ledakan infrastruktur dan investasi asing.
Melihat hal tersebut, Erdogan mengunjungi ibu kota Barat untuk mempromosikan kebijakannya dan memajukan upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Oktober 2007: Dalam sebuah referendum, orang Turki menyetujui perubahan konstitusi dan memungkinkan presiden yang pada waktu itu merupakan peran simbolis dipilih secara terbuka.
Februari 2008: Parlemen mengesahkan amandemen yang dirancang oleh AKP dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) yang mencabut larangan pemakaian jilbab di kampus-kampus.
Bulan berikutnya, Mahkamah Konstitusi menyidangkan kasus sekularitas agama dan negara, dan secara sempit melarang pembubaran AKP dan melarang Erdogan dan puluhan anggota partai lainnya dari politik selama lima tahun.
September 2010: Dalam referendum lain, Turki menyetujui amandemen yudisial dan ekonomi yang diperjuangkan oleh Erdogan yang dimaksudkan untuk menyelaraskan konstitusi dengan standar UE bahkan ketika tawaran keanggotaan Turki di UE terhenti atas masalah-masalah termasuk pulau Siprus yang terbagi, yang diserbu Turki pada tahun 1974.
Mei 2013: Protes terhadap rencana Erdogan untuk membangun kembali Taman Gezi Istanbul meningkat menjadi demonstrasi nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya atas apa yang dilihat para kritikus sebagai otoritarianismenya. Erdogan menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai preman dan pengacau.
Desember 2013: Erdogan menghadapi penyelidikan korupsi luas yang melibatkan pejabat senior, anggota kabinet, dan kepala bank milik negara. Dia menyebutnya sebagai kudeta yudisial yang diorganisir oleh Fethullah Gulen, seorang ulama Muslim yang berbasis di AS yang telah menjadi sekutu sebelum perebutan kekuasaan memicu perselisihan.
Agustus 2014: Dilarang oleh peraturan AKP untuk mencalonkan diri untuk keempat kalinya berturut-turut sebagai perdana menteri, Erdogan pada Agustus memenangkan pemilihan presiden pertama Turki dan mulai menyerukan konstitusi baru untuk meningkatkan kekuasaan kepala negara.
Juni 2015: Pertama, AKP gagal mencapai mayoritas parlemen dalam pemilihan. Tetapi setelah partai-partai gagal membentuk koalisi, partai itu memperoleh kembali mayoritas dalam jajak pendapat November.
