Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut bahwa saat ini praktik korupsi merupakan hal biasa, sehingga mereka yang tertangkap adalah sedang bernasib buruk. KPK pun menyatakan bahwa audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK belum bisa mengungkap banyak kasus korupsi, baik di pusat maupun daerah.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan Tahun 2022. Dalam agenda itu terdapat pengukuhan penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas, serta wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Alexander, yang menjabat di KPK sejak 2015, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi sejauh ini belum menghasilkan dampak signifikan. Skor terbaru Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 38, masih berada di bawah rata-rata global yakni 43, dan membuat Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara.
IPK Indonesia berkutat di angka 37 dan 38 dalam lima tahun terakhir—sempat menyentuh 40 tetapi langsung turun ke 38.Alexander menyebut bahwa hal itu menggambarkan masih banyaknya praktik korupsi di Indonesia, bahkan seolah-olah menjadi hal yang lumrah.
"Saya kok masih merasa orang yang kemudian tertangkap tangan atau berperkara korupsi itu apes, bukan ya kejadian yang luar biasa. Lho, kenapa? Sebetulnya yang lain kelakuannya sama, hanya mereka lebih rapi dalam melakukan tindakan dan menyembunyikan kekayaannya, lebih rapi," ujar Alexander pada Selasa (13/12/2022).
Dia pun menilai bahwa risiko tertangkapnya koruptor saat ini cukup rendah. Hal tersebut membuat para penyelenggara negara di berbagai tingkatan masih merasa nyaman untuk melakukan tindakan korupsi.
Baca Juga
"Dalam ekonomi itu kan dikenal high risk high return. Nah, ini kebalikannya dengan korupsi, risiko korupsi rendah tetapi menghasilkan penghasilan yang tinggi dalam waktu cepat, singkat. Rendah pak, risiko seseorang itu ketahuan korupsi sangat rendah. Dan, ya, kalau tidak ada yang lapor, enggak ada yang kemudian kami bisa mengungkapnya," kata Alexander.
Dia pun menyinggung hasil audit BPK yang belum mampu mengungkap banyak perilaku korupsi, baik di pemerintah daerah (pemda) maupun pusat. Padahal, audit BPK bersifat rutin dan menyeluruh, tetapi menurut Alexander belum mampu mendukung pengungkapan perkara korupsi.
Pengawasan di kementerian dan lembaga pun menurutnya tidak banyak mengungkap perkara korupsi. Apabila terdapat penyimpangan, masalah itu cenderung dikategorikan sebagai penyimpangan administratif.
