Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyarankan agar sejumlah daerah, terutama di Papua dan Indonesia bagian timur, tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada, melainkan dengan penunjukan langsung oleh pemerintah pusat. Bahkan, KPK menyarankan pemimpin itu menerima gaji Rp500 juta per bulan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik di tingkat nasional maupun daerah seringkali tidak menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Dia bahkan menyebut bahwa beberapa kali penyelenggaraan pemilu tidak membawa perubahan sehingga kondisinya 'begini-begini saja'.
Alexander pun menilai bahwa masyarakat di sejumlah daerah belum siap dalam melaksanakan pilkada, tanpa merinci apa penyebabnya. Dia malah menyarankan agar di daerah-daerah tersebut tidak terdapat pelaksanaan pilkada, melainkan pemerintah pusat langsung menunjuk pemimpin untuk daerah tersebut.
"Di Papua sana, saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, itu untuk kepala daerahnya ditunjuk langsung," ujar Alexander dalam acara Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022, Selasa (13/12/2022).
Menurutnya, KPK dan pemerintah memiliki peta persoalan dari berbagai daerah sebagai rujukan dalam pemilihan pemimpin oleh pusat. Alexander mencontohkan bahwa wilayah Indonesia bagian timur menghadapi masalah stunting, gizi buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pemerintah pusat tinggal menunjuk kepala daerah yang mampu menangani masalah itu.
"Kita punya peta persoalan itu, tinggal tunjuk saja kan manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp500 juta, enggak perform satu tahun pecat. Kalau sekarang kan enggak, [kalau kinerjanya tidak baik] nunggu diganti, lima tahun waktunya habis. Sialnya nanti dia kepilih lagi. 10 tahun duit habis, masyarakat enggak tambah sejahtera," katanya.
Baca Juga
Dia menyebut bahwa hal tersebut bukan semata-mata masalah KPK, karena pemerintah daerah yang kerap melakukan korupsi. Namun, hal ini dinilai sebagai masalah bersama yang perlu penanganan serius.
"Kalau seperti begini terus kami punya keyakinan tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa sih yang menyebabkan kepala daerah itu korupsi, apa yang menyebabkan pembangunan di daerah itu kurang memberikan dampak," katanya.
