Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

DPR Pastikan RKUHP Tinggal Disahkan, Tak Ada Pembahasan Lagi

DPR tidak akan membuka lagi pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan segera disahkan.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 29 November 2022  |  13:11 WIB
DPR Pastikan RKUHP Tinggal Disahkan, Tak Ada Pembahasan Lagi
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto saat dijumpai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022 - Bisnis/Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, pihaknya tidak akan membuka lagi pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan akan segera diundangkan.

Pacul mengatakan, Komisi III DPR dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah menyepakati draf RKUHP terbaru.

“Prinsip RKUHP relatif sudah clear. Tidak [ada pembahasan lagi],” ujar Pacul kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Meski begitu, dia belum dapat memastikan kapan RKUHP disahkan. Saat ini, lanjutnya, mekanisme di DPR masih berjalan setelah Komisi III DPR dan pemerintah sepakat dengan RKUHP.

Dia menjelaskan, Komisi III DPR akan menyurati pimpinan DPR. Lalu, pimpinan DPR akan melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk memutuskan kapan RKUHP disahkan.

Dia memperkirakan, RKUHP akan disahkan berbarengan dengan persetujuan Panglima TNI baru, Laksamana Yudo Margono.

"Prosedur, proses sepertinya sama dengan Pak Panglima TNI,” jelas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Pacul menilai wajar jika masih ada kelompok masyarakat yang masih belum puas dengan draf RKUHP terakhir. Menurutnya, dalam perjalanan, pemerintah dan Komisi III sudah mengubah hampir setengah isi RKUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

RKUHP dpr kemenkumham pdip
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top