Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi alasan utama publik merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Senin (11/7/2022).
Adapun, Indikator melakukan survei nasional pada periode 16-24 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Sejumlah pertanyaan dilemparkan kepada responden, salah satunya terkait kinerja Presiden Jokowi.
Hasilnya, 67,5 persen persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Meski begitu, masih ada 30,2 persen responden yang menyatakan tak puas.
Dari responden yang tak puas, 44,1 persen di antaranya beralasan Jokowi tak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga kerap naik. Lalu, 15,4 persen menyatakan bantuan dari pemerintah sering tidak merata.
Kemudian, berdasarkan basis sosio-demografis yang tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi berada di wilayah Sumatra, Banten, dan Maluku-Papua. Di tiga wilayah tersebut, yang menyatakan puas dan tidak puas hampir berimbang.
Di Sumatra, 44,3 persen responden merasa tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Di Banten, 46,6 persen yang menyatakan tak puas, sedangkan di Maluku-Papua sebesar 46,3 persen.
Baca Juga
Survei ini juga melemparkan pertanyaan soal masalah paling mendesak dan harus segera ditangani pemerintah. Hasilnya, 43 persen responden ingin pemerintah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Di urutan kedua, sebanyak 15 persen responden ingin pemerintah menciptakan lapangan kerja.
“Sejauh ini isu harga-harga secara umum yang kurang terjangkau warga merupakan alasan utama mengapa warga kurang puas atas kinerja presiden,” bunyi kesimpulan survei tersebut.
