Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 67,5 persen.
Tingkat kepuasan publik pada bulan Juni ini terhitung meningkat dibandingkan Mei 2022 yang hanya 58,1 persen.
Hal ini dijelaskannya dalam acara rilis survei nasional hari ini, Senin (11/7/2022). Survei tersebut dilakukan dengan menilik sejumlah persoalan di bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
"Dalam konteks demokrasi, penilaian publik terhadap kinerja pemerintah tidak hanya pada saat pemilu itu dilakukan. Jadi setelah pemerintah terpilih, publik masih punya hak untuk mengevaluasi kinerja pemerintah," katanya, dikutip dari siaran Youtube Indikator Politik Indonesia, Senin (11/7/2022).
Dalam paparannya, survei nasional yang dilakukan pada 16 hingga 24 Juni 2022 itu menghasilkan 57,8 persen cukup puas dan 9,7 persen sangat puas. Maka 67,5 persen merupakan angka kumulatif dari dua indikator kepuasan tersebut.
Responden yang mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi didominasi dengan program pemerintah yaitu pemberitan bantuan kepada rakyat kecil dengan persentase sebanyak 38,1 persen.
Baca Juga
Sementara itu, sebanyak 25,8 persen responden mengaku kurang puas dan 4,4 persen tidak puas sama sekali. Responden yang kurang atau tidak puas didominasi oleh persoalan harga-harga kebutuhan pokok sebanyak 44,1 persen.
Di sisi lain, survei juga menunjukkan sejumlah masalah mendesak yang menurut responden harus segera diselesaikan pemerintah. Beberapa di antaranya yaitu, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok (43 persen), menciptakan lapangan kerja dan kurangi pegangguran (15 persen), mengurangi kemiskinan (9,3 persen), dan pemebrantasan korupsi (6,7 persen).
Acara rilisan survei nasional tersebut langsung didengar oleh sejumlah pejabat publik di antaranya yakni Menteri Polhukam Mahfud MD dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
