Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bertajuk 'Evaluasi terhadap kondisi unum keadaan ekonomi nasioanal' secara daring pada Selasa, 17 Mei 2022.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi melalui survei tersebut mencatatkan 36,9 persen masyarakat melihat ekonomi nasional pada umumnya dalam keadaan buruk, sedangkan 30,3 persen menilai ekonomi nasional masih dalam keadaan yang baik.
Adapun, 31,4 persen mengatakan keadaan sedang (tidak baik dan tidak buruk).
Masyarakat pun melihat bahwa 29,1 persen keadaan penegakan hukum di Indonesia secara umum dalam keadaan baik, sementara 34,6 persen menyatakan sedang, dan yang melihat dalam keadaan buruk sebanyak 27,8 persen.
“Keadaan ini juga menimbulkan mayoritas, 58,1 persen, merasa cukup/sangat puas dengan kerja Presiden Joko Widodo, disusul 29,1 persen menyebut tidak puas, dan 6,1 persen menyatakan tidak puas sama sekali,” tuturnya, dikutip melalui akun Twitter @indikatorcoid, Selasa (17/5/2022).
Lebih lanjut, kepuasan terhadap kinerja presiden mengalami penurunan dibanding April yang mencatatkan kepuasan mencapai 64,1 persen.
Baca Juga
“Hal ini disebabkan, approval Presiden mengalami tekanan ketika inflasi tinggi. Sebaliknya ketika inflasi menurun, kepuasan terhadap Presiden meningkat,” katanya.
Burhanuddin melanjutkan, kinerja presiden umumnya masih dinilai positif di berbagai kelompok, seperti DKI Jakarta yang mencatatkan 70,9 persen, Kalimantan 70,7 persen, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dengan capaian 67,9 persen, serta Maluku dan Papua yang mencapai 62 persen.
“Kecuali etnis Batak dan Minang, Bugis dan Sunda, di Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi justru belum menilai positif kinerja presiden yaitu basis Prabowo – Sandi, basis Gerindra Pileg 2019 dengan skor 49,7 persen,” tuturnya.
Alasan utama masyarakat puas dengan kinerja presiden adalah 27,7 persen didorong oleh pembangunan infrastruktur, memberi bantuan kepada rakyat kecil sebanyak 12,7 persen, penanggulangan Covid-19 dengan skor 7,9 persen, dan kemampuan pengendalian harga kebutuhan pokok dan penanganan mudik lebaran yaitu 5,4 persen.
Sementara itu, alasan utama masyarakat tidak puas dengan kinerja presiden karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat hingga 28,9 persen, bantuan yang dinilai tidak merata dengan skor 10,7 persen, lapangan kerja yang belum merata yaitu 8,4 persen, dan gagal menangani mafia minyak goreng yaitu 7,4 persen.
