Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pilpres, Pilkada Serentak, dan Penjabat Sementara Kepala Daerah

Riak-riak politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 kian terasa, terutama sejak memasuki tahun 2022.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 28 Januari 2022  |  14:10 WIB
Ketua KPU Ilham Saputra (kedua kiri) menyampaikan paparan dengan didampingi Mendagri Tito Karnavian (ketiga kiri), dan Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) serta jajaran tiga instansi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1/2022). Dalam rapat tersebut disepakati Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. - Antara
Ketua KPU Ilham Saputra (kedua kiri) menyampaikan paparan dengan didampingi Mendagri Tito Karnavian (ketiga kiri), dan Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) serta jajaran tiga instansi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1/2022). Dalam rapat tersebut disepakati Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Riak-riak politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 kian terasa, terutama sejak memasuki tahun 2022.

Apalagi, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa pemilu serentak untuk memilih presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD akan digelar pada 14 Februari tahun 2024.

Dari sisi politik, Pemilu 2024 memiliki kekhususan karena pada tahun yang sama, pada bulan November, akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan diikuti oleh 272 calon kepala daerah. Dari 272 kepala daerah tersebut, ada 24 gubernur dan 248 bupati dan wali kota.

Para calon kepala daerah tersebut akan bertarung untuk menggantikan para kepala daerah yang masa jabatannya akan habis pada tahun 2022 dan 2023.

Karena kekosongan jabatan sejak masa jabatan selesai sampai pilkada serentak itulah akan ada penjabat sementara (pjs) gubernur, bupati, dan wali kota untuk menghindari tidak berjalannya pemerintahan daerah. Pemerintah merencanakan mengirim 272 aparat sipil negara (ASN) atau pensiunan TNI/Polri untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan ruang pangkat maupun eselon yang akan mereka gantikan.

1 dari 4 halaman

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak Pemilu 2024
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top