Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Desak Pemerintah RI Segera Ambil Sikap soal Pakta Aukus

Komisi I DPR mempertanyakan seperti apa diplomasi Pemerintah Indonesia dan negara Asean terkait Pakta Aukus.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar - Istimewa
Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera bersikap terkait pembentukan pakta pertahanan trilateral antara Amerika Serikat, Inggris dan Australia bernama Aukus.

Anggota DPR Komisi Pertahanan Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan bahwa selama ini AS selalu mendorong konsep Indo-Pasifik dengan pendekatan perdamaian, terutama dalam mengatasi berbagai masalah atau isu di Laut Cina Selatan.

“Tapi dengan adanya dinamika atau perkembangan terkait Aukus yang kita terakhir dengar atau saksikan ini, menurut saya konsep tersebut sudah gagal,” kata Rizki pada rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri, Rabu (22/9/2021).

Rizki menjelaskan bahwa upaya AS yang melakukan pembuatan kapal selam tenaga nuklir untuk Australia merupakan upaya mengesampingkan pendekatan perdamaian. Menurutnya, ini sudah berimplikasi pada pertahanan ataupun kedaulatan negara.

Kalaupun Abang Sam mengklaim ini bukan senjata nuklir, Aliansi Aukus sudah menggunakannya sebagai kepentingan alutsista.

“Saya yakini harusnya mendapatkan kecaman yang tegas ataupun langkah yang tegas setidaknya dari upaya diplomasi dari negara kita,” ujarnya.

Anggota lain, yakni Dave Laksono berpendapat serupa. Dia mempertanyakan seperti apa diplomasi Pemerintah Indonesia dengan negara Asean.

Dave mengaku terkejut saat Menteri Luar Negeri Filipina mendukung kapal nuklir dengan alasan untuk menandingi hegemoni China. Di sisi lain, Jepang atau Korea Selatan menolak keberadaan tersebut.

“Jangan sampai terjadi ketidakkompakan antara sesama kita Asean sehingga memudahkan dan mempercepat arm based yang terjadi sehingga mengulang kembali mimpi-mimpi buruk di tahun 50-60’an yang terjadi perang dingin,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper