Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayjen TNI Budiman menyatakan, bahwa pihaknya serius menghapus aturan tes keperawanan dalam ujian calon Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).
Pemeriksaan hymen (selaput dara) telah ditiadakan dalam proses seleksi anggota TNI.
Keputusan ini tertera dalam Petunjuk Teknis B/13/72/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Uji Badan.
Peraturan itu menyebut, bahwa hymen tidak lagi dimasukkan dalam proses pemeriksaan uji badan. Ini berarti berarti tes keperawanan bagi calon anggota TNI sudah tidak lagi diadakan dalam berkas formulir dan administrasi apapun.
"Di TNI AD, bahkan kata-kata hymen pun dihilangkan dalam formulir tersebut, karena kita tidak memperdulikan hymen tersebut kecuali ada hymen inverporata, "katanya dalam diskusi virtual, Rabu (1/9/2021).
Praktik tes keperawanan telah memicu polemik selama bertahun-tahun, karena dianggap melanggar hak-hak perempuan, dan tidak terbukti secara medis.
Baca Juga
Kampanye untuk penghentian praktik tes keperawanan ini telah dilakukan banyak pihak. Salah satunya oleh Inisiator petisi penghapusan tes keperawanan bagi calon prajurit wanita Latisha Rosabelle melalui petisi di platform Change.org Indonesia.
Petisi bertajuk #StopVirginityTestsID ini dimulai oleh Latisha Rosabelle, seorang siswa SMA pada 2017, dan sampai hari ini telah mendapatkan lebih dari 60 ribu tanda tangan.
Menurutnya, respons dari Mayjen TNI Budiman mengartikan kemenangan bagi perempuan yang juga bertepatan dalam perayaan peringatan Hari Polisi Wanita (Polwan) pada 1 September 2021.
" Ini adalah kemenangan bersama. Saya harap penghapusan tes keperawanan akan diresmikan dalam dokumen yang terbuka ke publik dan diimplementasikan secara efektif. Saya juga harap para pemimpin pemimpin TNI mengimbau atau setidaknya mengajak pihak TNI AL dan AU untuk menunjukkan komitmen yang sama," ujarnya.
Jauh sebelum Latisha memulai petisinya, Brigjen (Purn.) Sri Rumiati juga sudah sempat mengampanyekan penghentian tes ini di Polri sejak 2006.
Menurutnya, praktik pengetesan untuk mengukur moral seseorang ini tidak adil, karena hanya dilakukan pada perempuan.
“Ketika saya melihat tes ini, bayangan saya adalah anak-anak korban perdagangan, perkosaan. Apakah tidak bisa lagi mengabdi kepada negara sebagai TNI dan polisi?,” tuturnya.
