Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Cegah Korupsi, Risma Instruksikan Jajarannya Repons Temuan KPK

Selain dengan KPK, Risma mengaku bahwa Kemensos juga telah bersurat ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga Universitas Indonesia. Hal itu bertujuan supaya pelaksanaan program bantuan Kemensos dapat berjalan baik.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 11 Januari 2021  |  17:38 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. - Bisnis/Peni Widarti
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. - Bisnis/Peni Widarti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta jajarannya menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait pengelolaan bantuan sosial alias bansos. 

Instruksi ini diungkapkan Risma saat bertemu dengan pimpinan serta keduputian pencegahan dan monitoring KPK. Pertemuan itu membahas upaya pencegahan korupsi dalam berbagai program bantuan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya baru komunikasi dengan Pak Deputi (Pahala Nainggolan), setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah memerintahkan menindaklanjuti temuan KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," kata Risma, Senin (11/1/2021).

Selain dengan KPK, Risma mengaku bahwa Kemensos juga telah bersurat ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga Universitas Indonesia. Hal itu bertujuan supaya pelaksanaan program bantuan Kemensos dapat berjalan baik."Kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari, dan memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," ujar Risma.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan koordinasi KPK dengan Risma untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di Tanah Air. Dia ingin program-program pengentasan masalah sosial tepat sasaran dan tak menimbulkan masalah baru.

"Intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah-masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain-lain, itu pertama tepat sasaran," kata Ghufron.

Ghufron mengatakan selama ini data yang dipakai Kemensos untuk program bantuan masyarakat miskin tidak akurat. Pasalnya, data yang dipakai adalah berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.

"Namun kita ketahui juga bahwa ternyata sasaran-sasaran yang memiliki masalah sosial tidak semuanya memiliki KTP ataupun NIK. Oleh karena itu perlu kemudian menjangkau kepada sasaran-sasaran yang lebih luas yang memiliki masalah-masalah sosial tersbeut," katanya.

Ghufron pun menyinggung ihwal penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yang diubah menjadi tunai. Menurutnya Risma meminta KPK mengawasi program tersebut. "Jadi Bu Risma sangat menekankan kepada jajarannya supaya insan Kemensos memiliki dedikasi untuk melayani masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemiskinan dan masalah-masalah pengangguran lainnya," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK bansos Tri Rismaharini
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top