Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah agar penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 tepat sasaran.
Dia menyebut Kementerian Sosial telah menyiapkan perangkat lunak yang akan memadu-padankan data penerima bansos dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK).
"Jadi sebelum kita proses realisasi dan PT Pos Indonesia itu kami menyiapkan software itu di mana yang pertama penerima itu harus connect dengan data NIK," kata Risma usai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan kedeputian KPK, Senin (11/1/2021).
Dia menjelaskan bahwa proses penyaluran bansos telah dimulai pada minggu pertama Januari 2021.
Hal ini dilakukan agar Kementerian Sosial bisa melakukan evaluasi selama tiga minggu pada Januari 2021 apabila terdapat penerima bansos yang tidak terbiasa menggunakan perbankan.
"Kenapa kita lakukan di minggu pertama? Supaya kalo ada warga yang tidak bankable atau dia tidak biasa digunakan bank itu maka kemudian kita masih punya 3 minggu untuk evaluasi,"katanya.
Baca Juga
Dengan pemaduan data tersebut, ucap Risma Kementerian Sosial dapat menemukan data penerima yang telah meninggal dunia maupun tidak aktif menggunakan rekening banknya selama tiga bulan berturut-turut.
"Makanya sampai hari ini kita tahu misalkan dari Bank Mandiri itu kemarin kalau gak salah yang meninggal 7, kemudian dari Bank BNI yang meninggal kalau gak salah 78, itu kami tahu semua. Kemudian ada yang tidak aktif karena selama 3 bulan itu berturut-turut tidak mengambil itu," katanya.
Selain itu, ungkap Risma, terdapat penyertaan foto wajah dan sidik jari penerima dalam penyaluran bansos.
"Kemudian ada foto wajah, jadi kenapa kami minta foto wajah dengan harapan langsung bisa koneksi. Takutnya kalau cuma tanda tangan itu juga tidak connect dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari, jadi kami minta sidik jari supaya juga connect dengan data kependudukan," katanya.
Dia mengakui masih terdapat sejumlah penerima bansos yang tidak terbiasa dengan sistem perbankan.
Untuk itu, ungkap Risma, penyaluran bansos dapat dialihkan melalui PT Pos Indonesia dan diantarkan secara langsung kepada penerima.
Disepakati pula dengan Wakil Menteri BUMN untuk penerima bansos yang tuna aksara, lansia, hingga disabilitas akan dialihkan penyalurannya ke PT Pos Indonesia.
"Jadi setiap Jumat kami melakukan rapat evaluasi terhadap progres dari pada pemberian bantuan berdasar temuan-temuan dari bank," tukasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan tiga program bansos tunai pada 2021 yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Ketiganya yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp28,7 triliun, Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta dan anggaran Rp45,12 triliun, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan target penerima 10 juta dan anggaran Rp12 triliun.
Pemberian PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
Sementara penyaluran bansos tunai akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga.
