Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah siap memulai salah satu janji kampanye Presiden Jokowi, yaitu Kartu Pra Kerja dalam waktu dekat.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah menargetkan program Kartu Pra Kerja akan diikuti sebanyak 2 juta orang sepanjang 2020.
"Kita baru bisa mulai nanti paling cepat April sehingga untuk mencapai target 2 juta tidak mudah. Kita berusaha semaksimal mungkin agar target 2 juta bisa terpenuhi," katanya di acara Seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan di gedung CSIS, Selasa (18/2/2020).
Untuk tahap awal, lanjutnya, program tersebut akan dimulai di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat. Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengevaluasi semua realisasi di lapangan untuk mendapat feed back.
Setelah itu, pemerintah akan membenahi semua permasalahan sebelum diterapkan masif di daerah lain. Terkait dengan seleksi, dia memastikan hal itu akan difokuskan pada lembaga pemberi kursus atau balai latihan kerja (BLK).
Moeldoko menuturkan pihaknya dan Kementerian Tenaga Kerja telah melakukan seleksi dan verifikasi terhadap BLK yang akan menjadi mitra.
Nantinya, lembaga pelatihan dan BLK akan melakukan seleksi kepada para peserta atau calon pekerja yang akan mengikuti kursus.
"Beberapa pertanyaan seperti, apakah benar yang bersangkutan kena PHK? Apa motivasi kerja? Jadi bukan pertanyaan yang menyulitkan. Keputusan menerima calon peserta kursus sepenuhnya dilakukan penyelenggara," kata Moeldoko.
Menurutnya, anggaran Kartu Pra Kerja sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan. Total dana yang sudah disetujui di APBN 2020 mencapai Rp10 triliun.
Moeldoko mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membayar mitra BLK dan kursus yang akan dilaksanakan oleh calon pekerja.
"Sekarang tinggal proses kesiapan. Begitu Perpres turun lalu bentuk PMO [project managemet office], bisa langsung bekerja," ungkapnya.
