1. Presiden Jokowi Siap Bertemu Kelompok Pro-Referendum Papua
Presiden Joko Widodo menyatakan siap bertemu dengan kelompok pro-referendum Papua.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019), ketika ditanya oleh jurnalis mengenai usulan pertemuan antara dirinya dan kelompok pro-referendum Papua.
Baca selengkapnya di sini.
2. Mantan Jenderal dan Dosen IPB Ditangkap Terkait Bom Molotov untuk Aksi Mujahid 212
Polisi menangkap seorang Laksamana (Purn) berinisial SS dalam kasus pembuatan bom molotov demonstrasi Mujahid 212 di Tangerang, Sabtu (28/9) dinihari. SS diketahui juga sebagai dosen dan pernah maju sebagai calon legislatif DPR RI.
Selain SS, ada 4 tersangka lain ditangkap polisi karena diduga berencana menciptakan chaos untuk mengacaukan demonstrasi Mujahid 212. Satu di antara empat tersangka itu adalah seorang dosen IPB berinisial AB.
Baca selengkapnya di sini.
3. Sampai Jam 12 Malam Ini, Bamsoet Tunggu Mahasiswa Berdialog
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo akan mengakhiri masa jabatannya pada Senin ini (30/9/2019).
Bamsoet mengemukakan bersedia menerima mahasiswa yang berdemonstrasi di DPR hingga pukul 00.00 hari ini.
Baca selengkapnya di sini.
4. Prabowo Tak Lagi Tunjuk Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah menandatangani Surat Keputusan yang menunjuk Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Ketua DPR dan Ahmad Muzani menjadi calon pimpinan MPR.
Dengan kata lain, Fadli Zon dipastikan tak akan menjadi pimpinan DPR periode mendatang. Sementara Muzani, masih tetap menjadi pimpinan MPR periode mendatang.
Baca selengkapnya di sini.
5. DPR Tunda Pengesahan 5 RUU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menunda pengesahan lima rancangan undang-undang. Itu diambil dalam rapat paripuna terakhir anggota legislatif periode 2014—2019.
Rancangan undang-undang (RUU) yang ditunda yaitu Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), Pertanahan, Mineral dan Batu Bara, Perkoperasian dan Pengawasan Obat dan Makanan. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo setelah ada desakan dari publik.
Baca selengkapnya di sini.
