DPR Tunda Pengesahan 5 RUU

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menunda pengesahan lima rancangan undang-undang. Itu diambil dalam rapat paripuna terakhir anggota legislatif periode 2014—2019.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 30 September 2019  |  14:03 WIB
DPR Tunda Pengesahan 5 RUU
Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kiri) dan Utut Adiyanto (kanan) memperkenalkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih, Destry Damayanti (kedua kanan) saat Rapat Paripuna ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menunda pengesahan lima rancangan undang-undang. Itu diambil dalam rapat paripuna terakhir anggota legislatif periode 2014—2019.

Rancangan undang-undang (RUU) yang ditunda yaitu Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), Pertanahan, Mineral dan Batu Bara, Perkoperasian dan Pengawasan Obat dan Makanan. Ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo setelah ada desakan dari publik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa RUU yang ditunda tersebut akan dilimpahkan ke periode selanjutnya untuk dibahas lebih dalam.

“Bahwa tadi sebelum rapat paripurna ini telah diadakan rapat bamus [badan musyawarah] antarpimpinan DPR dan seluruh unsur pimpinan fraksi dan komisi terkait usulan penundaan atau carry over [pelimpahan] beberapa rancangan undang-undang yang akan kita selesaikan pada periode ini,” katanya saat memimpin sidang, Senin (30/9/2019).

Bambang menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut peserta bamus memahami situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perwakilan partai setuju untuk menunda RUU yang menjadi polemik. 

“Apakah dapat disetujui [penundaan lima RUU]?” tanyanya kepada anggota dewan dalam paripurna.

Dia mengetok palu tanda disepakati. 

Sebelumnya, DPR juga menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan. Legislatif dan pemerintah akan menggodok lagi pasal-pasal agar tidak menjadi kontroversi. 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr, ruu, ruu kuhp

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top