'Robot' Pengintainya Ditembak Iran, Amerika Juga Punya Drone Pembunuh

Bisnis.com, Jakarta - Militer Iran merilis cuplikan video saat mereka menembak jatuh drone mata-mata militer Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (20/6/2019). Pesawat tanpa awak yang dirudal oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) itu adalah tipe RQ-4 Global Hawk.

Video yang dirilis disertai gambar grafis, memperlihatkan jejak rudal Iran sebelum menghantam drone AS. Dalam gambar grafis ditunjukkan pula bahwa drone pengintai tersebut telah memasuki wilayah udara Negeri Seribu Mullah.

Komandan IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan aksi itu merupakan pesan yang jelas kepada Washington. Penembakan drone AS merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima karena telah memasuki wilayah udara Iran di atas Provinsi Hormuzgan selatan.

Presiden AS ke-45, Donald Trump terkait hal ini mengatakan bahwa, Iran mungkin telah melakukan kesalahan. Menurutnya, Tehran seharunya tidak perlu melakukan tindakan konyol tersebut dan meminimalkan insiden itu agar tidak menimbulkan keributan baru.

Terlepas dari benar-salah aksi penembakan yang dilakukan Iran, ternyata AS mengandalkan jasa drone bukan hanya sebagai pesawat mata-mata. Paman Sam turut memakai drone sebagai senjata yang telah memakan sejumlah korban sipil.

Drone Pembunuh Amerika

Tercatat, Militer AS sejak Januari 2014 mulai mengoperasikan sistem Kendaraan Udara Tak Berawak atau UAV secara besar-besaran. Dikutip dari Military.com, jumlah drone yang dimiliki antara lain sebanyak 7.362 unit tipe RQ-11 Ravens dan 990 unit tipe AeroVironment Wasp IIIs

Kemudian ada pula tipe AeroVironment RQ-20 Pumas berjumlah 1.137 unit, lalu 306 unit tipe RQ-16 T-Hawk dengan sistem UAS kecil, 246 unit tipe Predator dan MQ-1C Grey Eagles, 126 unit tipe MQ-9 Reaper, 491 unit tipe RQ-7 Shadows, hingga 33 unit tipe RQ-4 Global Hawk dengan sistem besar.

Penggunaan drone sebagai senjata tanpa awak tercatat telah berlangsung di berbagai negara seperti wilayah Afghanistan yang menyasar Taliban hingga gerilyawan Al-Qaeda yang berada di Afghanistan dan Pakistan. Dari sinilah kemudian muncul istilah war drone atau perang drone.

The Intercept pada Oktober 2015 menerbitkan The Drone Papers, 8 seri laporan mengenai Pemerintah AS yang memakai pesawat tanpa awak sebagai senjata perang. Bocoran yang meliputi sejumlah dokumen, slide, visual, beserta analisisnya itu mengungkapkan proses birokrasi bagaimana penyerangan menggunakan drone mendapat persetujuan.

Cache dokumen yang didapatkan dari whistleblower yang berada dalam komunitas intelijen AS merinci bagaimana cara kerja program pembunuhan militer AS seperti di Afghanistan, Yaman, dan Somalia, termasuk mekanisme penargetan tersangka yang dijadwalkan akan dibunuh.

Sang pembocor mengatakan bahwa, publik Amerika punya hak untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahnya. Hal itu termasuk soal bagaimana seseorang bisa ditempatkan dalam daftar target pembunuhan dan yang harus dimatikan, melalui proses rahasia tanpa dakwaan atau persidangan terlebih dahulu.

The Intercept melaporkan antara Januari 2012 dan Februari 2013, serangan udara operasi khusus AS di timur laut Afghanistan telah menewaskan lebih dari 200 orang. Dari jumlah itu, sebenarnya hanya 35 yang menjadi target.

Yang lebih mengejutkan, selama satu periode 5 bulan operasi, hampir 90 persen dari 10 orang yang tewas dalam serangan bukanlah target sasaran. Dengan kata lain, terjadi aksi pembunuhan kepada pihak-pihak yang tidak bersalah.

Penggunaan drone diklaim merupakan serangan yang lebih tepat ketimbangan aksi langsung dilapangan. Masalahnya, daftar target pembunuhan didapatkan dari pengumpulan data atas interpretasi komunikasi pada telepon dan komputer. Telepon dan email menjadi alat utama yang digunakan militer untuk menemukan, memperbaiki, hingga 'membereskan' targetnya.

Menurut sang pembocor, metode semacam ini mensyaratkan kepercayaan yang tinggi kepada teknologi yang digunakan. Bukan tidak mungkin terjadi kesalahan interpretasi. Sehingga, suatu aksi intelijen yang keliru akan menyebabkan pembunuhan orang yang tidak bersalah, termasuk warga AS itu sendiri.

Glenn Greenwald, salah satu jurnalis The Intercept menerangkan ada operasi drone di Afghanistan yang mengindikasikan bahwa Pemerintah AS mengkategorikan orang tidak dikenal yang terbunuh sebagai musuh, sehingga menutupi jumlah sebenarnya korban sipil.

Gedung Putih sendiri baru mengeluarkan serangkaian standar dan prosedur terkait serangan menggunakan drone pada Mei 2013. Padahal, aksi mematikan pesawat tanpa awak di luar zona perang telah dilakukan lebih dari belasan tahun lalu. Tercatat, eskalasi penggunaan drone sebagai senjata telah meningkat pada pemerintahan Barack Obama.

Adapun, insiden penembakan drone AS yang dilakukan oleh Iran merupakan kejadian terbaru dari serangkaian insiden yang tengah memanas di Timur Tengah.

Sebelumnya terjadi serangan ledakan terhadap sejumlah kapal tanker minyak. Otoritas Tehran berkali-kali membantah bahwa pihaknya tidak terlibat dalam sejumlah aksi tersebut.