Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo menegaskan akan bertindak langsung bila tidak ada titik temu antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
Presiden mengatakan pemerintah ingin mencari solusi yang memenangkan kedua pihak, pemerintah dan Freeport. Pemerintah Indonesia meminta Freeport Indonesia untuk mengubah status dari pemegang kontrak karya menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK), tapi ditolak Freeport.
Freeport lantas mengancam akan menggugat pemerintah ke arbitrase internasional.
Baca Juga
"Intinya, kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap, tapi sekarang ini biarkan menteri dulu," ujar presiden, Kamis (23/2/2017).
Menurut Kepala Negara, karena urusan Freeport adalah urusan bisnis, maka sengkarut Freeport diserahkan kepada menteri. Sekali lagi presiden menegaskan jika dalam musyawarah antara pemerintah dan Freeport tidak juga berbuah hasil, maka presiden akan langsung turun tangan.
