Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wah! Presiden SBY Disadap, Siapa Untung Siapa Buntung?

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, menilai, penyadapan adalah suatu hal sangat tidak etis, terkait dugaan, Presiden Susilo Yudhoyono, telah disadap di KTT G20 London, pada tahun 2009.Menurut dia,

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, menilai, penyadapan adalah suatu hal sangat tidak etis, terkait dugaan, Presiden Susilo Yudhoyono, telah disadap di KTT G20 London, pada tahun 2009.

Menurut dia, penyadapan - dengan alasan apapun -,  harus dihindari dalam hubungan antarnegara mengingat informasi dapat diperoleh melalui cara diplomasi yang wajar.

"(Penyadapan) dalam konteks hubungan negara tidak etis karena informasi adalah sesuatu yang didapatkan melalui interaksi dengan proses yang wajar dan dipahami sebagai bagian dari modalitas interaksi apakah itu diplomasi, komunikasi, surat, dan lain-lain," katanya, Senin (29/7/2013).

Tapi tidak disebutkan pihak yang menyadap Yudhoyono itu.

 

Yang jelas, sebagaimana dilaporkan Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013), Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, memperoleh keuntungan atas aktivitas spionase itu.

Seorang sumber anonim yang dekat dengan Pemerintah Australia mengungkapkan, pada April 2009, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Faizasyah mengaku Pemerintah Indonesia sejauh ini mengikuti perkembangan sinyalemen penyadapan itu dari media.

"Kami ikuti dari media tentang sinyalemen ini, saya rasa sulit ya (untuk mengetahui dengan pasti) kecuali menyadap mengkonfirmasi," katanya. Yang dia ungkapkan muskil bisa terjadi.

Dia menjelaskan, sesungguhnya berita itu dipantau sejak Juni, ketika beredar informasi, tuan rumah Inggris menyadap tidak hanya pada pihak tertentu tetapi pada mayoritas negara.

Tapi, Indonesia baru mendengar lagi dari media Australia bahwa substansi yang disampaikan adalah terkait pencalonan di Dewan Keamanan PBB.

Namun, insiden tersebut mengingatkan masalah pengelolaan informasi menjadi semakin penting. "Berangkat dari sinyalemen seperti ini, kami terus meningkatkan pengamanan informasi".

"Saat ini, Pemerintah Indonesia masih mengukur derajat kerugian yang diakibatkan kebocoran itu. Presiden Yudhoyono belum secara khusus berkomentar tentang itu, juga dampaknya terhadap hubungan kedua negara," tuturnya. (antara/yus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yusran Yunus
Editor : Yusran Yunus
Sumber : Newswire
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper