Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

Prabowo mendorong kementerian/lembaga terbuka menerima masukan publik untuk menghormati kebebasan berpendapat, merespons aksi demonstrasi.
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh serta petinggi negara melakukan konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). Prabowo mendorong kementerian/lembaga terbuka menerima masukan publik untuk menghormati kebebasan berpendapat, merespons aksi demonstrasi. /Bisnis-Akbar Evandio
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh serta petinggi negara melakukan konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). Prabowo mendorong kementerian/lembaga terbuka menerima masukan publik untuk menghormati kebebasan berpendapat, merespons aksi demonstrasi. /Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk terbuka menerima perwakilan publik yang ingin menyampaikan aspirasi.

Hal ini tak lepas dari maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang tak puas dengan kebijakan pemerintah maupun DPR RI.

Prabowo mengatakan, dirinya menghormati asas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penyampaian pendapat atau masukan dari masyarakat harus didengar.

"Saya juga sampaikan agar semua K/L menerima utusan-utusan, kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi-koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan," kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

Sebelum melakukan keterangan pers, Kepala Negara bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. 

Terdapat juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

Prabowo menjelaskan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota legislatif dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.

Tidak hanya itu, Prabowo menerangkan bahwa para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. 

Adapun beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya adalah Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR. 

"Para pimpinan DPR telah berbicara dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Prabowo. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro