Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta tunjangan perumahan Anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati dan simpati.
"Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar Said dikutip dari Antara, Minggu (31/8/2025).
Maka dari itu, dirinya menuturkan semua hal yang telah terjadi akan menjadi pelajaran bagi DPR ke depannya.
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Tetapi, Said mengajak seluruh Anggota DPR untuk mengukur diri apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR dan mempertanyakan fungsi DPR sebagai aspirator serta saat perekonomian rakyat serba sulit karena menyabung nasib di jalanan, DPR justru mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa.
Baca Juga
Apabila berbagai ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas anggota di DPR, menurutnya, tentu tidak akan ada lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai nilai kepatutan (etik).
"Jika tiap Anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," tuturnya.
Sebaliknya jika mayoritas Anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar dan mengartikulasikan aspirasi aspirasi rakyat, sambung dia, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR.
Oleh karena itu dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangkan, dikatakan bahwa maka dengan sendirinya muruah DPR bisa dijaga.
Dengan demikian, Said menyampaikan bagi Fraksi PDI Perjuangan, ketiga nilai itu menjadi penting sebab merupakan jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal.
Dia mengatakan pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR telah memberi peringatan kepada para anggota fraksi untuk memiliki sense of krisis alias sensitivitas terhadap krisis, seperti tepo seliro (tenggang rasa) dan memerintahkan untuk terus mawas diri.
"Pasalnya DPR merupakan etalase, di mana rakyat memiliki hak untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut," ungkap pria yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran DPR itu menegaskan.
Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa saat demo dan juga menyetujui permintaan rakyat agar setop tunjangan DPR.
“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” tulis Budisatrio dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8/2025).
Budisatrio yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Partai Gerindra tersebut turut menyampaikan permohonan maaf apabila peran Fraksi Gerindra dirasa belum optimal dalam mewakili dan menyerap aspirasi maupun keluh kesah masyarakat di DPR.
Dia juga akan mengevaluasi menyeluruh dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
“Saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio.
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
Dia juga mengingatkan seluruh anggota DPR untuk lebih peka dan berempati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," pungkasnya.
Dia mengatakan bahwa Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto menginstruksikan semua anggota DPR harus harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas.
