Bisnis.com, JAKARTA - MPR/DPR/DPD RI menggelar Sidang Tahunan 2024 serta mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024.
Sampai Ketua MPR memberikan Pidato, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tampak belum hadir dalam agenda besar sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI yang digelar hari ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di komplek parlemen Senayan tidak menjawab apakah Megawati akan datang atau tidak. Dirinya hanya meminta awak media menunggu dan melihat situasi nanti.
“Kita lihat aja nanti ya,” kata Djarot di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).
Jika Megawati benar-benar tidak hadir, maka ini merupakan pertama kalinya Ketua Umum PDIP tersebut absen dalam perhelatan Sidang Tahunan MPR/DPR selama 10 tahun terakhir atau dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi.
Adapun, hubungan Jokowi dan Megawati sedang tidak baik baik saja pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin. Hubungan retak antara keduanya juga disinyalir lantaran tidak diberikan izin Jokowi untuk menjabat selama tiga periode oleh PDIP dan Megawati.
Baca Juga
Megawati Bantah Konflik dengan Jokowi
Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku hubungannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak ada masalah. Ia hanya tersinggung ketika Jokowi ingin memperpanjang jantannya menjadi 3 periode.
Hubungan Mega dan Jokowi memang tidak seakrab dulu. Keduanya sering berselisih. Megawati bahkan tidak segan-segan untuk melancarkan kritik dan pernyataan keras kepada mantan kadernya tersebut.
"Lho, enaknya lho dia [Jokowi] ngomong gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," tutur Megawati dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).
Megawati juga menjelaskan secara historis aturan masa jabatan presiden tiga periode dan seumur hidup sudah tidak berlaku lagi setelah ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
"Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang ini disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," katanya.
Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin Republik Indonesia rusak karena upaya segelintir orang.
"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tandas Megawati.
