Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal awal dari rekonsiliasi politik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai tampak.
Terbukanya jalur komunikasi politik antara PKS dan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), jelang Pilkada 2024 menjadi salah satu penandanya. Kemarin, Senin (8/7/2024), Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, bersama dengan sederet pimpinan PSI menyambangi kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Berdasarkan hasil pertemuan sore itu, para petinggi PKS dan PSI bersepakat menjalin kerja sama koalisi dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2024. Kedua partai misalnya sedang menjajaki peluang koalisi dalam pemilihan bupati Lebak dan pemilihan wali kota Bekasi.
Penanda lain soal kans rekonsiliasi politik Jokowi dan PKS tampak di Pilkada Sumut 2024. PKS menjadi salah satu partai yang membuka peluang untuk mendukung Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, sebagai calon gubernur dalam ajang Pilkada Sumut 2024.
Dukungan itu sempat secara resmi dicetuskan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Namun, dia kemudian mengklarifikasi pernyataannya sendiri dan menegaskan bahwa keputusan partai ihwal Pilkada Sumut 2024 belum ditetapkan.
Sinyal awal dari rekonsiliasi politik antara PKS dan trah Jokowi ini pun diyakini dapat membuka babak baru relasi antara salah satu partai berbasis Islam dan Presiden ke-7 RI tersebut.
Baca Juga
JOKOWI vs PKS
Sejak awal berkontestasi politik elektoral, Jokowi hanya sekali berkoalisi dengan PKS. Hal itu terjadi di Pilkada Solo 2010 atau jelang periode keduanya menjabat di Surakarta.
Untuk periode pertamanya atau Pilkada Solo 2005, Jokowi yang berpasangan dengan F.X. Hadi Rudyatmo diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada saat yang sama, PKS bersama Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrat mengajukan duet Hardono dan Dipokusumo.
Setelah Pilkada Solo 2010, Jokowi tak lagi pernah didukung oleh PKS dalam pemilihan kepala daerah dan dua kali pemilihan presiden. Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012 didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra, sedangkan PKS mengusung sendiri calonnya yakni Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rahcbini.
Pisah jalan antara Jokowi dan PKS pun berlanjut di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dalam dua ajang politik tersebut, PKS konsisten mendukung Prabowo Subianto.
Tak hanya saat pilpres, PKS juga mengambil posisi tegas sebagai oposisi dalam dua periode kepemimpinan Jokowi. PKS menjadi salah satu partai yang paling lantang mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi yang didukung koalisi mayoritas partai.
Pada Pilpres 2024, PKS kembali mengambil posisi berbeda dengan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adapun, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029.
Pasca-penetapan hasil Pilpres 2024, PKS sebenarnya masih terus menyoroti langkah Jokowi, termasuk ihwal cawe-cawe dalam kontestasi elektoral. Teranyar, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengeklaim bahwa Jokowi menyodorkan Kaesang agar diusung menjadi cawagub Jakarta 2024.
Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut ke partai mana Kaesang ditawarkan. Dia hanya meyakini bahwa Kaesang pasti akan maju menjadi cawagub.
"Sudah, sudah, sudah nyodorkan [Jokowi sodorkan Kaesang untuk jadi cawagub Jakarta 2024]. Sudah nyodorkan, kita lihat aja," ungkap Aboe kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).
Namun, Presiden Jokowi membantah klaim PKS itu. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan ketua atau pemilik partai.
“Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapa pun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai,” kata Jokowi.
PKS dan TRAH JOKOWI
Tak lama berselang, sinyal kedekatan PKS dan trah Jokowi justru mengemuka. Pilkada 2024 menjadi jalan pembukanya.
Dalam klaim awalnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya akan mengusung Bobby Nasution, suami dari Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi, sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024. Alasannya, PKS yakin Bobby Nasution merupakan sosok yang akan memenangkan Pilgub Sumut 2024.
"Ya PKS mengusung beliau [Bobby Nasution], dan tentu kita mempercayakan lah kepada beliau," jelas PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).
Bahkan, PKS rela mengusung Bobby Nasution tanpa syarat. Artinya, PKS tidak akan mensyaratkan wakil calon gubernur kepada Bobby.
Kendati begitu, PKS kemudian meralat pernyataan itu. Menurut Syaikhu, pengurus pusat PKS belum mengambil keputusan apapun ihwal Pilkada Sumut 2024.
"Saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini, belum ada keputusan DPTP [Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS] terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumatra Utara," jelas Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).
Pada hari yang sama, Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, mengunjungi Kantor DPP PKS di Jakarta Selatan. Ditemani sejumlah elite PSI seperti Isyana Bagoes Oka hingga Cheryl Tanzil, Kaesang disambut langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.
Usai menggelar pertemuan tertutup, PKS dan PSI pun bersepakat untuk berkolaborasi lebih jauh. Kedua partai ini bahkan bersiap untuk berkoalisi di Pilkada 2024.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa pihaknya tidak anti dengan PSI.
"Nanti daerah-daerah mana yang kita [PKS dan PSI] juga ada kursi-kursinya bagus, nah ini kita akan coba pertemukan," ujar Syaikhu usai pertemuan.
Sementara itu, Kaesang merasa tidak ada yang salah bila PSI berkoalisi dengan PKS. Koalisi kedua partai itu, tegasnya, masih terbuka meski PKS merupakan partai politik oposisi pemerintahan.
Bagi Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), relasi yang terjalin antara PKS dan trah Jokowi menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi politik. Apalagi, PKS dan Jokowi sudah lebih dari satu dasawarsa berbeda dalam hal pilihan politis.
“Saya pikir ini bagian dari upaya rekonsiliasi politik yang hendak dibangun oleh kedua aktor ini di mana hampir 10 tahun ini berada di dua kubu berbeda,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (8/7/2024).
Menurutnya, peluang rekonsiliasi politik antara Jokowi dan PKS akan selalu terbuka. Hal itu dimungkinkan terjadi bila terjalin kesepahaman dan kesepakatan, termasuk dalam Pilkada 2024.
“Dalam politik, semua serba memungkinkan,” pungkasnya.
