Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pagu indikatif sebesar Rp3,06 triliun untuk menyusun rencana kerja 2025. Hampir seluruh anggaran tersebut akan digunakan KPU untuk dukungan manajemen.
Jumlah tersebut diungkapkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/6/2024).
"Berdasarkan surat bersama menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-201/D.8/PP.04.03/042024 dan menteri keuangan nomor S-346/MK.02/2024 tanggal 5 April 2024, KPU memperoleh pagu indikatif sebesar Rp3.062.311.327.000," ujar Hasyim dalam rapat.
Dia memerinci, jumlah tersebut akan digunakan KPU untuk dua program. Sebanyak Rp2,77 triliun atau sekitar 90,52% anggaran dari pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk program dukungan manajemen.
Selebihnya atau sekitar Rp290,24 miliar (9,48%) akan dimanfaatkan untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.
Hasyim mengakui, bahwa tahun depan KPU sudah tidak ada lagi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kendati demikian, katanya, 2025 merupakan tahun transisi pasca-pemilu sehingga KPU perlu melakukan penguatan internal seperti penataan organisasi hingga peningkatan sarana-prasarana.
Baca Juga
Selain itu, Hasyim mengatakan KPU akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada hingga pendidikan pemilih pemula hingga kelompok rentan.
Lebih lanjut, per 28 Mei 2024, Hasyim mengungkapkan KPU sudah menghabiskan sebanyak Rp20,95 triliun dari total Rp28,40 triliun jumlah anggaran 2024.
"Realisasi anggaran sebesar 73,78%," jelas Hasyim.
