Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong pejabat negara yang kebijakannya tak berjalan bagus supaya mundur dari jabatannya.
Dorongan tersebut Mahfud sampaikan dalam Seminar Nasional Agama dan Negara dalam Diskursus Keindonesiaan Kontemporer di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada Selasa (30/4/2024).
"Siapa saja pemimpin negara ini yang kebijakannya menjadi sorotan karena jelek, menimbulkan kontroversi, maka dia harus mau mundur meskipun belum diadili," ungkap Mahfud seperti yang disiarkan kanal YouTube Universitas Islam Indonesia, Selasa (30/4/2024).
Dia menjelaskan, sikap tersebut mencerminkan etika kehidupan berbangsa seperti yang diatur dalam TAP MPR No. 6/2001 dan TAP MPR No. 8/2001. Meski demikian, Mahfud merasa kini para pejabat malah merasa tidak punya tanggung jawab moral.
Menurutnya, kini para pejabat seakan ugal-ugalan dalam menjalankan tugasnya. Alasannya, mereka merasa ada di atas hukum.
"Pokoknya enggak ketahuan, sudah. 'Aturan gimana? Oh aturan gini. Aturannya enggak cocok dengan kita? Ubah saja!' Moral, etika, dilanggar di sini," jelas Mahfud.
Baca Juga
Akibatnya, para pejabat malah melakukan segala cara agar tidak adili secara hukum. Bahkan, lanjutnya, hakim juga sampai takut adili para pejabat negara yang korupsi.
Dia pun mendorong nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara kembali ditanamkan terkhususnya oleh perguruan tinggi kepada para mahasiswanya.
